Di Tengah Proyek Strategis, Komisi C DPRD Surabaya Minta Anggaran Rutilahu Tidak Digeser

 SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk terus memprioritaskan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kecil. Legislatif menekankan pentingnya menjaga komitmen ini di tengah gencarnya rencana pembangunan berbagai infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan fisik berskala besar dengan sentuhan sosial yang berdampak langsung bagi warga harus tetap terjaga.

Mini Kidi--

Ia secara khusus mengapresiasi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang konsisten menjadikan program Rutilahu sebagai prioritas, bahkan saat pemerintah kota dihadapkan pada tekanan fiskal dan pembahasan utang.

“Kami apresiasi keberanian dan komitmen Pak Wali. Di tengah berbagai tekanan fiskal dan agenda besar pembangunan, beliau tetap konsisten memastikan rumah-rumah tidak layak milik warga miskin mendapat perhatian,” ujar Eri Irawan, Kamis 31 Juli 2025.

BACA JUGA:Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Apresiasi Proyek 7 Rumah Pompa

Komitmen tersebut, menurutnya, terbukti dari capaian yang signifikan. Data Pemkot Surabaya mencatat, sejak tahun 2021 hingga 2024, sekitar 7.500 unit rutilahu telah berhasil direnovasi.

Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, hingga bantuan dari Baznas.

Bahkan, untuk tahun ini, target perbaikan sebanyak 2.069 unit berpotensi dilampaui melalui skema gotong royong yang terus digalakkan.

Menurutnya, program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan mengangkat harkat dan martabat warga.

"Warga tidak hanya diberi harapan, tapi benar-benar diberi ruang hidup yang layak. Ini bukan hanya soal bedah rumah, tapi memulihkan martabat,” tegasnya.

BACA JUGA:Aturan Baru P3SRS Jadi Harapan, Komisi C Ancam Cabut Izin Developer Nakal di Surabaya

Untuk itu, politikus muda dari PDI Perjuangan ini meminta agar alokasi anggaran untuk program Rutilahu tidak digeser dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun pada Rancangan APBD murni tahun 2026. Ia menekankan bahwa keberpihakan pada wong cilik harus nyata dan tidak boleh hanya menjadi jargon politik.

“Tidak boleh ada satu pun warga yang ditinggal, dan itu diwujudkan lewat penganggaran untuk Rutilahu, serta pos lain seperti kenaikan penerima beasiswa, pendidikan dan kesehatan gratis, dan sebagainya,” tandasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penambahan target perbaikan Rutilahu setiap tahunnya, seraya mengingatkan pentingnya edukasi kepada warga agar hasil perbaikan rumah dapat dirawat dengan baik.

“Rumah merupakan salah satu dari kebutuhan dasar selain pangan dan sandang. Ketika rumah sudah layak, maka aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya akan lebih mudah dibangun,” pungkasnya. (alf)

Sumber: