Usulan Buruh Terkait Hapus Pajak dan Ijazah Bisa Dipertimbangkan Gubernur

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari mengapresiasi keingginan buruh Jawa Timur, yang akan menggelar aksi may day, Kamis 1 Mei 2025 besok. Seperti tuntutan penghapusan denda dan pajak kendaraan bermotor sampai tahun 2025, hingga penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha. 

“Saya sudah mendengar penahanan ijazah itu. Tetapi menjadi tidak benar menahan ijazah setelah pekerja tidak lagi menjadi sebagai pekerja itu menjadi tidak benar,” ujar Sri Untari.

BACA JUGA:10 Ribu Buruh Geruduk Gubernur, Siapkan Isu Pemutihan Pajak Kendaraan

Mini Kidi--

Anggota DPRD asal Fraksi PDI Perjuangan ini, berharap pada para pengusahan jangan sampai melakukan penahanan ijazah, bila teman pekerja sudah tidak lagi bekerja.

“Serahkanlah hak pekerja disampaikan. Jangan sampai urusan hutang, ijazah pekerja juga ditahan sebagai jaminan,” sebut anggota dewan Jatim asal dapil Malang Raya.

BACA JUGA:Pengamanan Jalur Masuk Buruh ke Surabaya, Polsek Gayungan Siagakan Personel di Bundaran Waru

Terkait desakan para buruh untuk menuntut penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda, Sri Untari juga mengapresiasi. Silahkan disampaikan, meski kebijakan itu menjadi kewenangan Gubernur Khofifah. Sebab selama ini, buruh juga menjadi penunggak pajak.

“Gubernur akan melihat ke bappeda. Akan dihitung apakah mempengaruhi perolehan PAD,” sebut Untari.

BACA JUGA:Jelang Hari Buruh, Kapolrestabes Surabaya Minta Anggota Jaga Soliditas dan Siapkan Mental Humanis

Untari mendukung upaya buruh, jika juga tidak memberatkan Pemprov Jatim memperoleh tambahan PAD. Karena ada penggurangan dari pemerintah pusat Rp 5 triliun.

“Kalau bisa ya bagus banget, dan gubernur didampingi komponen pejabat daerah bisa menemui buruh,” tutup Untari. (day)

Sumber: