umrah expo

Surabaya Klaim Bebas Kemiskinan Ekstrem, Data Masih Jadi Tantangan

Surabaya Klaim Bebas Kemiskinan Ekstrem, Data Masih Jadi Tantangan

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajrihatin.--

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kota SURABAYA menyatakan telah mencapai angka nol persen kemiskinan ekstrem. Namun, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) SURABAYA, Anna Fajrihatin, menjelaskan capaian ini didasarkan pada penyelarasan data pusat, bukan survei langsung pemerintah daerah.  

Ia menyoroti tantangan sinkronisasi data kemiskinan dari berbagai kementerian, seperti Kementerian Sosial, Kemenko PMK, dan Bappenas (melalui data Resosek).

 BACA JUGA:Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim, Khofifah Diganjar Penghargaan


Mini Kidi--

Anna menekankan kesulitan dalam pendataan yang akurat karena perbedaan basis data antar program bantuan pemerintah.  Ia berharap Data Terpadu Semesta Nasional (DTSN) dapat mengatasi permasalahan ini dengan menjadi data tunggal dan terintegrasi.  

Pemerintah daerah, menurutnya, hanya memverifikasi ulang data yang telah disinkronkan di pusat melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang digaji Kementerian Sosial.  Daerah tidak memiliki wewenang mengubah data secara sepihak.

"Kalau sekarang nol. Sesuai dengan target Indonesia menuju 0 persen kemiskinan ekstrem," kata Anna, Kamis 10 April 2025.

BACA JUGA:Berhasil Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Surabaya Digelontor Rp 19 Miliar oleh Kemenku  

Meskipun indikator kemiskinan ekstrem mempertimbangkan faktor seperti lantai rumah, akses listrik, dan sanitasi, Anna menjelaskan bahwa pengeluaran bulanan per kapita sekitar Rp760.000 menjadi penentu utama.  Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya ditentukan oleh satu indikator, melainkan skor total dari berbagai faktor yang memiliki bobot masing-masing.

Anna menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti lantai tanah, listrik, dan fasilitas sanitasi memang dipertimbangkan, namun bukan satu-satunya penentu.

“Yang dinilai itu pengeluaran per bulan, sekitar Rp760 ribu per kapita. Bukan sekadar rumah berlantai tanah lalu dianggap miskin. Itu tidak bisa begitu,” tegasnya.

BACA JUGA:Bank Jatim Dukung Pemprov Salurkan Bansos Kemiskinan Ekstrem

“Orang miskin bukan hanya karena lantainya tanah atau dia nganggur. Semua indikator ada bobotnya. Jadi harus dilihat total skornya, bukan satu indikator saja,” tambahnya.(rio)

Sumber:

Berita Terkait