Kemensos Kunjungi Rumah Keluarga Penyandang Disabilitas di Tanah Kali Kedinding

Saifullah menyoroti pentingnya validasi data untuk memastikan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Dia menjelaskan, dalam beberapa kasus, penerima manfaat terdaftar atas nama istri, namun suami tidak mengetahui penerimaan tersebut. "Pendamping perlu memahami kondisi riil keluarga penerima manfaat agar mereka benar-benar mengetahui kebutuhan yang tepat," tegasnya.

BACA JUGA:Bantuan Logistik Kemensos Sudah Diterima Masyarakat Yang Terdampak Kekeringan di Puncak

Saifullah juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam memantau perkembangan dan permasalahan keluarga penerima manfaat. Menurutnya, jika data sudah valid, intervensi sosial dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan pemerintah daerah bisa lebih terarah dan saling mendukung.

Gus Ipul menjelaskan, keluarga Bambang sempat menerima bantuan PKH, namun kemudian terputus. Menurutnya, hal ini terjadi karena data keluarga Bambang ditidaklayakkan dengan alasan tidak ada komponen PKH dalam keluarganya. Padahal, salah satu komponen PKH adalah penyandang disabilitas, sehingga keluarga Bambang secara aturan berhak menerima bantuan.

“Temuan ini akan menjadi evaluasi bagi program Kementerian Sosial (Kemensos), terutama dalam validasi dan pembaharuan data. Jadi ini hal yang mungkin perlu kita perbaiki ke depan. Sesuai arahan Presiden, kita memang diminta untuk memastikan bahwa data kita itu valid,” jelasnya.

Mensos Gus Ipul juga menyoroti kinerja pendamping PKH. Menurutnya, pendamping adalah ujung tombak program Kemensos yang seharusnya mengetahui data historis atau riwayat bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kondisi sosial ekonomi mereka.

BACA JUGA:Bantuan Logistik Kemensos Sudah Diterima Masyarakat Yang Terdampak Kekeringan di Puncak

“Saya sempat diskusi dengan beberapa pendamping khususnya PKH, yang mereka sendiri kenal tetapi tidak mengerti historinya. Jadi kenal keluarga yang didampingi, tapi tidak mengenal persis permasalahan keluarga itu. Ini juga masalah,” tegasnya.

Gus Ipul memastikan, jika pendamping memahami dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, program yang diberikan akan mampu mempercepat kesejahteraan sosial KPM. “Sebaliknya, jika pendamping tidak memahami kondisi KPM, kesuksesan program akan terhambat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Restu Novi Widiani, PJs Wali Kota Surabaya menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. "Dengan adanya kunjungan ini, kami dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem ke depan, terutama untuk memastikan bantuan tidak terputus tanpa alasan yang jelas. Harapannya, bantuan dapat disalurkan dengan lebih efektif," kata Restu.

BACA JUGA:239.363 Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Dinonaktifkan Kemensos, Ini Tindakan Pemkot Surabaya

Pemprov Jawa Timur juga memiliki program asistensi sosial untuk penyandang disabilitas, serta memastikan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan bantuan lain berjalan dengan lancar. Restu berharap koordinasi ini bisa menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah sosial.

Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi antara Saifullah, Restu, dan tim pendamping dari Kementerian Sosial, membahas intervensi yang dapat dilakukan secara terpadu untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan modal, akses bahan baku, dan pembukaan pasar bagi masyarakat yang telah menjalani pemberdayaan. (rio)

Sumber: