Halalbihalal FK Patuh, Kemenag Ungkap Bahaya Umrah Mandiri

SURABAYA, MEMORANDUM - Forum Komunikasi Pengusaha Travel Umrah dan Haji (FK Patuh) Jatim menggelar acara halalbihalal dan diskusi regulasi haji umrah di Surabaya, Jumat, 3 Mei 2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (Dijen PHU) Dr. Jaja Jaelani,

para pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) se Jawa Timur, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Juanda Dr. Rasidi Roeslan, dan dr. Ari Bhaskoro.

Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim antar pengusaha travel haji dan umrah di Jawa Timur, serta untuk membahas problematika yang dihadapi oleh industri travel haji dan umrah, termasuk regulasi baru yang akan diterapkan pada tahun 1446 Hijriah mendatang.

Dalam sambutannya, Ketua FK Patuh Jatim, Ahmad Bajuri, menyampaikan bahwa acara ini merupakan wadah bagi para pengusaha travel haji dan umrah untuk saling bersilaturahmi dan berbagi pengalaman.

"Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting untuk membahas berbagai problematika yang dihadapi oleh industri travel haji dan umrah, serta untuk mencari solusi bersama," ujar Bajuri.

BACA JUGA:Kebijakan Baru Haji Plus Dibahas Dalam Diskusi Forum Problematika Evaluasi PPIU dan PIHK di Surabaya

Salah satu problematika yang dibahas dalam acara ini adalah maraknya informasi tentang umrah mandiri atau umrah backpacker, haji tanpa antri dan aplikasi nusuk.

Dr. Jaja Jaelani, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Dijen PHU Kemenag RI, menjelaskan bahwa umrah mandiri itu sudah dilarang.

"Arab Saudi telah melarang umrah backpacker. Semua umrah harus melalui travel umrah resmi, yaitu PPIU," tandas Jaelani.

BACA JUGA:Lantik PPIH Embarkasi Surabaya, Ini Pesan Pj Gubernur Adhy Karyono

Berdasarkam fakta, kata Jaelani, ada jemaah umrah yang terlantar sampai berbulan-bulan di Arab Saudi. Mereka adalah salah satu dari peserta umrah mandiri.

"Beginilah bahayanya umrah mandiri, tidak ada yang ngurus di sana," ujarnya.

Bukan hanya itu, kata Jaelani, jika ada travel yang mempromosikan daftar haji tanpa antri, itu semua bohong. "Penjualam produk haji tanpa antri itu adalah kebohongan. Masyarakat harus tahu," tegasnya.

Pada musim umrah tahun 1446 nanti akan ada inovasi-inovasi baru dari Kemenag dalam rangka untuk melindungi travel umrah.

"Kebijakan baru itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia," tandasnya

Mengenai regulasi lainnya, akan dibuat yang lebih baik menyangkut standar pelayanan.

"Regulasi baru ini akan mengatur berbagai hal, mulai dari persyaratan bagi jemaah haji dan umrah, hingga standar pelayanan yang harus diberikan oleh PPIU dan PIHK," jelas Jaelani.

Soal aplikasi Nusuk Arab Saudi, Jaja Jaelani mengajak para pimpinan travel untuk tidak risau dan galau.

"Saya sudah usulkan kepada Pak Dirjen untuk membikin aplikasi baru yang mewadahi PPIU dan PIHK. Aplikasi ini akan terkoneksi dengan Nusuk," ucapnya.

Para pengusaha travel haji dan umrah yang hadir dalam acara ini menyambut baik regulasi dan rencana baru tersebut.

BACA JUGA:Jemaah Haji Gelombang I Terbang ke Arab Saudi Mulai 12 Mei 2024, Catat Ini Jadwal Perjalanannya

BACA JUGA:Banyak Penipuan Travel, Memorandum Gelar Pameran Haji Umrah

Namun, mereka juga meminta agar Kementerian Agama melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat dan para pengusaha travel haji dan umrah, sehingga regulasi baru tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah. Para peserta berharap agar acara seperti ini dapat diadakan secara rutin, sehingga dapat menjadi wadah yang efektif untuk mempererat tali silaturahim dan meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

FK Patuh Jatim adalah organisasi yang mewadahi para pengusaha travel haji dan umrah di Jawa Timur.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan haji dan umrah, serta untuk memperjuangkan hak-hak pengusaha travel haji dan umrah.(mtr/gus)

Sumber: