Desa Binaan Imigrasi, Ini Cara Jitu Imigrasi Bandung Tangkal TPPO dan TPPM

BANDUNG, MEMORANDUM - Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), menjadi atensi khusus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. 

Dengan mengintensifkan pembentukan Desa Binaan Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi Bandung Agung Pramono berharap kesadaran asyarakat tentang TPPO dan TPPM meningkat. 

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak BP3MI Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang untuk kepentingan pemetaan daerah rawan TPPO dan TPPM lintas negara, guna dijadikan dasar pemilihan Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung," beber Agung, Jumat, 5 April 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil koordinasi, pendalaman informasi kondisi desa terkait aspek politik, ekonomi, sosial masyarakat dan keamanan, Agung menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah menetapkan Desa Cicadas yang berlokasi di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai Desa Binaan Imigrasi. 

BACA JUGA:Jalin Sinergitas Antarstakeholder, Imigrasi Bandung Sambangi Pelabuhan Laut Patimban

Agung menambahkan, melalui program kerja Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung akan memberikan edukasi kepada perangkat desa, tokoh masyarakat dan pihak lain yang terkait serta pembentukan forum WhatsApp Grup Desa Binaan Imigrasi.

Informasi yang disampaikan melalui Desa Binaan Imigrasi adalah informasi terkait TPPO dan TPPM, misalnya kasus penjualan ginjal, kasus PMI Nonprosedural, kasus perdagangan orang dan kasus penipuan judi online. 

“Kami juga akan berbagi informasi dan edukasi tentang tata cara memperoleh Paspor yang benar, tata cara berpergian ke luar negeri bagi WNI,  kasus pernikahan kontrak, hak dan kewajiban WNI ketika berada di luar negeri, serta isu-isu terkini yang perlu diketahui oleh masyarakat desa yang memang rawan menjadi korban TPPO dan TPPM tersebut,” imbuh alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-7 ini. 

Agung menuturkan Desa Binaan Imigrasi menjadi program kolaborasi antara Kantor Imigrasi dengan perangkat desa, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan akses informasi Keimigrasian khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke kantor imigrasi.

BACA JUGA:Dokumen Izin Tinggal Bermasalah, Imigrasi Bandung Deportasi WNA Nigeria

Akses informasi diperoleh dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Imigrasi, mendekatkan Kantor Imigrasi melalui kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). 

Sebagai informasi, Agung menjelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) Lintas Negara merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Modus TPPO dan TPPM  di Indonesia antara lain penyalahgunaan dokumen perjalanan, pemanfataan celah perbatasan hingga eksploitasi seksual. 

“Potensi terjadinya TPPO dan TPPM dapat diminimalisasi di antaranya dengan memastikan penerbitan paspor RI telah sesuai dengan ketentuan, pengawasan jalur pergerakan legal maupun ilegal, memastikan proses pemeriksaan keberangkatan keluar negeri telah sesuai dengan ketentuan," urainya. 

Ditambah lagi, dengan melakukan kerja sama serta koordinasi dengan instansi berwenang, akan semakin memperkuat pengawasan TPPO dan TPPM. 

Sumber: