Kadin Jatim Beri Penghargaan 11 Media Peduli Vokasi

Sementara itu, Deputi VI Kemenko PMK Prof. Warsito yang juga Ketua Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) mengungkapkan bahwa vokasi adalah program yang mulia untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia di usai produktif.  Oleh karena itu pemerintah telah melakukan penguatan Perpres 68/2022 melalui berbagai regulasi turunannya, diantaranya Permenko nomor 6/2022 yang berisi tentang strategi nasional vokasi. 

"Sehingga ketika berbicara vokasi, maka tidak bisa dikotomi, pendidikan vokasi sendiri, pelatihan vokasi sendiri, dunia usaha dunia industri sendiri, tidak. Melalui Perpres 68/2022 sudah dalam satu wada, satu kordinasi dan satu integrasi yang kita sebut Tim Koordinasi Nasional Vokasi yang ada di Pusat. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi langkah Kadin Jatim bekerjasama IHK Trier mewujudkan portal vokasi.net sebagai wadah untuk berbagai informasi tentang vokasi, pelatihan dan pendidikan vokasi, lowongan pekerjaan dan berbagai pusat pelatihan. Dibawah Kemenko MPK, Kadin Jatim berkolaborasi dengan Kadin Jateng, Kadin DIY, dan IHK Trier Jerman. Ini adalah tiga sister IHK Trier Jerman," terang Prof. Warsito.

 

Melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah menargetkan generasi usia produktif atau milenial memiliki tiga status, yaitu pekerja, baik dalam dan luar negeri, berwirausaha atau melanjutkan studi. "Tiga status inilah target kami ke depan sehingga zero pengangguran, zero tanpa status. Oleh karena itu kami berharap seluruh stakeholder, termasuk media memiliki peran penting bagaimana menguatkan vokasi di Indonesia, mempromosikan vokasi di Indonesia. Supaya orang tua dan masyarakat secara umum miliki pemahaman bahwa vokasi adalah jalan solusi, bukan opsi yang kedua atau ketiga. Vokasi justru yang terbaik menangani kompetensi di Indonesia untuk generasi muda kita," tandasnya.

Dalam implementasinya, tahap pertama yang dilakukan adalah bagaimana dari sisi pemerintah melengkapi regulasi yang diperlukan. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan regulasi tentang komite sektoral, terkait bidang profesi yang harus dilindungi oleh regulasi, bagaimana kompetensinya, bidangnya, jenjangnya, serta bagaimana dunia usaha dan industri. 

"Dari pemerintah juga kami berharap kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar memiliki komitmen penganggaran untuk pendampingan, bagaimana pelatihan dan pendidikan vokasi menjadi salah satu yang utama. Indikatornya adalah bagaimana APBN dan APBD pemerintah daerah juga menganggarkan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi," terang Prof. Warsito. 

Dari sisi dunia usaha dan industri, vokasi bukan hal baru karena mereka telah terbuka menerima pemagangan. Tidak hanya pemagangan bagi yang berstatus mahasiswa atau pelajar tetapi juga pencari kerja. Jika sebelumnya pemagangan hanya bagi pelajar atau mahasiswa maka saat ini juga terbuka untuk pencari kerja. 

"Mereka juga diberi sertifikat. Dengan serifikat ini, pencari kerja bida bekerja di perusahaan tersebut atau di industri lain yang sama dengan industri itu. Begitu juga dengan media, peran media terhadap pelaksanaan revitalisasi vokasi sangat penting juga stake holder pemerintah daerah. Tentunya semua memberikan solusi terbaik untuk generasi muda sehingga zero pengangguran, zero tanpa status bagi anak muda," tandasnya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia Adi Mahfud nahwa ini adalah langkah strategis karena portal vokalis.net adalah pondasi. "Dan kemajuan negara, bisa dilihat terutama dari kepedulian kita terhadap pengembangan SDM. Nah, vokasi ini adalah jawabannya. Maka serangkaian antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak boleh dipisahkan karena itu adalah pondasi yang harus diperkuat, salah satunya melalui instrumen portal vokasi.net. Portal ini adalah alat mempercepat revitalisasi vokasi," kata Adi Mahfud.

Oleh karena itu, Kadin Indonesia hadir memberi penguatan. Ia juga mengatakan portal ini akan menjadi embrio pendirian portal vokasi nasional dan akan menjadi role model untuk dikembangkan di Kadin provinsi yang lain dalam bingkai TKDV. Portal ini dinamis yang akan disesuaikan dengan kebutuhan vokasi di daerah masing-masing. Karena vokasi adalah kearifan lokal yang disesuaikan dengan potensial daerah yang bersangkutan.

"Kebetulan kami dengan Kemenko MPK dengan 8 kementerian terkait ada dalam Tim TKNV. Dari sini kami akan membangun portal vokasi yang lebih luas lagi, memfasilitasi lintas lembaga dengan Dudika dalam hal ini Kadin, sebagai satu-satunya induk organisasi industri dan usaha di Indonesia yang mengkoordinasi seluruh asosiasi pengusaha, profesi, industri," katanya.

TKNV juga akan melakukan harmonisasi vokasi Indonesia melalui platform digital tersebut agar semua gambaran tentang vokasi menjadi utuh dan tidak parsial. "Dan yang terpenting dalam pondasi ini adalah data. Kita biasanya lemah data,  sehingga sangat bagus sekali pengembangan portal ini karena dalam satu insert pengembangan data base. Data base tersebut akan menjadi rujukan pengembangan vokasi berikutnya, baik data di lingkungan pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi," katanya. 

Portal inii harus dijadikan satu untuk pengembangan ke portal kerja yang akan menawarkan keahlian pencari kerja kepada pasar kerja dalam negeri maupun melalui luar negeri. "Saya kira pasar kerja ini merupakan tantangan bagi kita semua dan Kadin memiliki kepentingan untuk mengawal dan menjual. Kami dari BNSP sebagai output penjamin mutu bahwa vokasi harus kita jamin, clear dan layak memiliki kompetensi sesuai kompetensinya masing-masing.  (day)

Sumber: