Bapenda Kota Malang Launching SPPT PBB 2024, PJ Wali Kota Harap Kesadaran Wajib Pajak Meningkat

MALANG, MEMORANDUM-Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP), Pemkot Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggelar ‘Launching SPPT PBB 2024 dan Pekan Panutan Lunas PBB’, di Halaman Balai Kota Malang, pada Senin 29 Januari 2024.

Bapenda telah mencetak sebanyak 228.233 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024, yang segera disampaikan pada WP. Harapannya, WP segera mengetahui dan menyiapkan pembayarannya. 

Bersamaan, Bapenda Kota Malang juga melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan terkait pajak sehingga WP merasa nyaman. Inovasi ini adalah wajib pajak dapat melakukan cetak secara mandiri. Dan dapat melakukan pembayaran di Bank Jatim dan tempat lain yang ditunjuk.

BACA JUGA:Satreskrim Polres Malang Bongkar Jaringan Spesialis Pembobol Rumah 12 TKP

Pj Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Malang. “Tentu kami mengapresiasi langkah Bapenda. Ini masih di awal tahun, sudah dilaunching SPPT. Di tahun 2023 lalu, dari angka yang ditargetkan bisa tercapai. Jadi, di tahun 2024 ini kami optimis bisa tercapai,” katanya.

BACA JUGA:Polresta Malang Kota Pastikan Pengamanan Distribusi Logistik Pemilu

Menandai launching dilakukan penyerahan secara simbolis SPPT PBB Tahun 2024 kepada perwakilan WP. Selanjutnya, WP penerima SPPT PBB ini dapat segera melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

Disebutkan, awal tahun ini, bulan Januari, sebelum launching sudah ada pembayaran pajak dari wajib pajak sebesar Rp.1,7 milyar. “Ini menunjukkan salah satu indikasi adanya kesadaran dari para wajib pajak,” ujarnya mengapresiasi.

Event ini diharapkan tidak semata-mata hanya mengejar target. Namun, lebih dari itu yaitu untuk mendorong kemandirian fiskal sehingga tidak terlalu tergantung pada dana dari pusat.

“Untuk itu, tetap perlu dukungan semua pihak. Karena itu, kesadaran harus terus perlu dikuatkan. Menjadi perwujudan semangat kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah. Nantinya, ini untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Keberhasilan langkah pembangunan daerah, menurutnya sangat tergantung pada perolehan penerimaan daerah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pembangunan dan memajukan Kota Malang. Salah satu penerimaan daerah tersebut dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala Bapenda Kota Malang Dr Handy Priyanto AP MSi menyebut di Kota Malang pada tahun 2023 lalu tercatat sebanyak 38 Kelurahan telah dinyatakan lunas pajak. “Semoga tahun ini, seluruh kelurahan (di Kota Malang, red) sebanyak 57 kelurahan dapat lunas semua. Apalagi, telah banyak metode pembayaran. Bisa lewat Bank Jatim atau lainnya. Bahkan, di Kota Malang, saat ini, baru satu satunya yang menggunakan QRIS,” terangnya.

Disinggung target PAD tahun 2024, Handi menjelaskan angkanya sama dengan tahun sebelumnya, kisaran Rp.73 M. Sedangkan, pemberlakukan penggratisan untuk SPPT Rp.30 ribu ke bawah akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dikarenakan, tahun ini belum memungkinkan karena Perwal-nya, masih dalam proses. (adv/edr)

Sumber: