TP2ID Kendalikan Pemerintahan Kabupaten Blitar, Seruan Hak Angket Terus Bergema

BLITAR, MEMORANDUM -Keberadan Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) di tubuh pemerintahan Kabupaten BLITAR, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. 

Terbaru, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mendesak DPRD Kabupaten Blitar untuk menggunakan hak angketnya, untuk menyelidiki pelaksanaan pemerintahan Bupati Blitar Rini Syarifah yang berjalan selama ini.

Bahkan, ada yang menyebut TP2ID dengan istilah 'oligarki', di mana manyarakat menilai yang menjadi penentu arah kebijakan daerah bukanlah bupati, melainkan TP2ID.

“Agar masalah oligarki tidak berlarut-larut, dalam hal ini TP2ID, legislatif hendaknya menggunakan hak angket yang selama ini seperti diabaikan,” ujar Pimpinan Cabang PPI Kabupaten Blitar Mujianto, Minggu, 14 Oktober 2023.

Pasalnya, selama ini masyarakat menanggapi TP2ID menjadi biang kerok bobroknya pemerintahan Kabupaten Blitar.

Mulai dari isu intervensi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga keberadaannya yang dinilai sarat akan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Inilah yang membuat keberadaan TP2ID ditolak, bahkan penolakannya sebagian besar berasal dari lingkup birokrasi Pemkab Blitar.

Disampaikan sejumlah pejabat birokrasi, bahwa TP2ID merupakan sarang oligarki. Melalui TP2ID, oligarki mengendalikan Bupati Mak Rini.

Bahkan, mencuat isu adanya andil TP2ID dalam polemik sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. 

Tentu berbagai pengakuan ini secara otomatis membantah ucapan Ketua TP2ID Sigit Purnomo Hadi yang sebelumnya menepis kabar adanya oligarki di Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Sejak menjabat hingga kini, seluruh kebijakan Bupati Blitar mulai atas hingga tingkat bawah, telah diintervensi.

Mulai urusan mutasi ASN (aparatur sipil negara), menentukan kepala OPD (organisasi perangkat daerah), hingga penataan anggaran di setiap OPD atau dinas di Kabupaten Blitar, diungkapkan sebagai hasil tekanan oligarki.

Yang belum lama terjadi, TP2ID memanggili pimpinan OPD untuk mengintervensi anggaran di dinas-dinas.

Sepak terjang TP2ID dinilai sudah melebihi batas.

Sumber: