Pengamat: Calon RT/RW Tidak Hanya Dilegitimasi Pendidikan Formal

Surabaya, memorandum.co.id - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Andri Arianto menegaskan, ketokohan masyarakat di tingkat kampung tidak hanya dilegitimasi dengan pendidikan formal. Hal ini, menyikapi  pemilihan ketua RT/RW di Kota Pahlawan. Andri menyebutkan, bisa saja ketokohan itu hadir dari proses organik di komunitas masyarakat yang disebut pemimpin informal, latar belakang pribadi seorang informal pemimpin bisa memiliki kualitas subjektif dan objektif sehingga mampu tampil dan dapat legitimasi dari komunitasnya. “Saya kira ketokohan tidak hanya diukur dengan pendidikan formal. Ini pekerjaan bersama untuk mengenal potensial pemimpin informal ditingkat bawah,” ujar Andri. Alumnus FISIP Unair ini, menegaskan banyak faktor yang harus diperhatikan untuk mengawal proses penataan RT/RW di wilayah Kota Surabaya. "Meski saat ini banyak pendapat tentang syarat pemimpin harus memiliki ijazah formal, namun masih banyak juga masyarakat yang mengakui seseorang sebagai pemimpin informal. Bisa karena kredibilitasnya, reputasinya, dan pengaruh mereka di lingkungan,” tegas Andri. Munculnya ketua RT atau ketua RW, diyakini banyak pihak karena kemampuan calon yang maju. Sebab antusias calon, akan diukur dengan kemampuan pribadi calon, maupun kepekaan sosial di lingkungannya. Hal itu, juga tidak bisa diukur dengan kemampuan akademik. Karena kepemimpinan di tingkatan lapisan bawah sebagai ujung tombak program pembangunan kota di tingkat RT atau RW, muncul dari tauladan ketokohan. Karena itu, lanjut Andri bahwa ketokohan pemimpin informal ini bisa mendapat legitimasi dari kelurahan, LKMK, jajaran lingkungan RT/RW sekitar. Apalagi sebentar lagi, menghadapi tahun politik (Pemilu 2024). “Selama mampu memberikan tauladan baik, mampu meredam/menyelesaikan Konflik, dan dipercaya integritasnya oleh masyarakat, legitimasi pendidikan formal bisa menjadi tidak mutlak,” urai dia. Potensi banyaknya warga yang mengikuti pencalonan RT/RW, lanjut Andri karena perhatian pemkot terhadap jabatan ujung tombak di masyarakat ini luar biasa. Salah satunya adanya fasilitas anggaran untuk ketua RT/ketua RW menjadi penggerak banyaknya warga yang nantinya menjadi pemicu mencalonkan diri. Pemilihan RT/RW di Kota Surabaya menarik banyak perhatian. Karena jabatan strategis di ujung pelayananan masyarakat ini, juga mendapat fasilitas gaji dari Pemkot Surabaya. (day)

Sumber: