Pengangguran dan Kemiskinan Tinggi, Akademisi Beri Catatan ke Wali Kota Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id - Kemiskinan dan pengangguran masih menjerat Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya tahun 2021, jumlah penduduk miskin Surabaya tahun 2021 tercatat sebanyak 5,23 persen atau 152.489 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibanding 2020 yang mencapai 5,02 persen dan 2019 yang hanya 4,51 persen. Sedangkan tingkat pengangguran juga tak kalah tinggi. Total ada 65.779 masyarakat Surabaya yang tidak bekerja di tahun 2021 atau sebanyak 9,68 persen. Rinciannya, 42.211 orang pengangguran karena Covid-19, lalu 20.198 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 3.370 orang bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19. Hal ini lantas menjadi sorotan tersendiri bagi akademisi saat bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Terlebih, di tangan Eri Cahyadi, ada visi-misi untuk menjadikan Surabaya yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Menurut Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Prof Badri Munir Sukoco, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya perlu meningkatkan kesadaran semua pihak. Sebab, pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga harus dilakukan dengan saling bergotong-royong. “Meningkatkan kesadaran tidak hanya dilakukan oleh perangkat daerah, tetapi semua masyarakat. Salah satunya digerakkan melalui program, agar masyarakat turut memberikan kontribusi untuk Kota Surabaya,” ujar Prof Badri, Rabu (13/4/2022). Sedangkan Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Joni Hermana mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan, harus ada konsep pendampingan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka percepatan pencapaian program. Konsep itu, nantinya akan diidentifikasi oleh akademisi guna menentukan capaian yang diinginkan, serta menerjemahkan rancangan PD sebagai rujukan menuju Global Power City Index. Bagi Prof Joni, ntuk menuju konsep Surabaya Maju, salah satunya dengan melaksanakan pendampingan kepada PD, melakukan monitoring, dan implementasi hasil dari pendampingan. Sedangkan pada konsep Surabaya Humanis bisa memulai untuk mementingkan peningkatan hidup dan keterampilan SDM. “Serta konsep Surabaya Keberlanjutan adalah setiap program yang dibuat harus memiliki prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab dari setiap PD,” terang dia. Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada setiap PD di lingkungan Pemkot Surabaya untuk memiliki program skala prioritas. Dia mendorong para kepala PD, camat, dan lurah untuk melakukan presentasi atau memberikan pemaparan mengenai program tersebut. “Tolong jangan sekadar paparan, karena saya akan mendengarkan program setiap PD. Saya harap Tim Ahli Wali Kota bisa berkolaborasi dengan para asisten untuk menentukan langkah menuju kota berkelas dunia,” katanya. Meski demikian, Eri berharap seluruh warga Kota Pahlawan ikut andil dalam proses pembangunan Kota Surabaya. Sebab, Pemkot Surabaya memiliki target dalam pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Di tahun ini, saya harus bisa mengentaskan MBR yang semula berjumlah 979,624 jiwa, bisa menjadi 300 ribu jiwa. Tentunya dengan memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan bidang usaha pertanian dan bidang usaha nonpertanian,” tandasnya. (bin)

Sumber: