AKD Terbentuk, Anggota Dewan Ramai-Ramai Kunker

AKD Terbentuk, Anggota Dewan Ramai-Ramai Kunker

SURABAYA - Anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 benar-benar dimanjakan. Setelah dilantik, Sabtu (24/8), awal September sudah terima gaji. Kini, usai penetapan alat kelengkapan dewan (AKD), Rabu (2/10) dan Kamis (3/10) ramai-ramai kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah/provinsi. Pembentukan AKD bukan hanya menjadi syarat para anggota dewan bisa mulai membahas kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 dan sebagainya. Tapi juga menjadi start para wakil rakyat itu untuk bisa melaksanakan kegiatan kedewanan. Sekretaris DPRD Kota Surabaya Hadi Siswanto menjelaskan, para anggota dewan ini secara bergelombang akan menjalani kunker ke luar daerah. Kunker merupakan bagian dari tugas anggota dewan. “Itu (komisi A, red) akan kunker ke Jakarta (KPU Pusat) berkaitan dengan dana hibah Komisi Pemilihan umum (KPU). Ini sangat mendesak. Ini juga berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Untuk pertemuannya mungkin besok (hari ini, red)," kata sekwan ketika dihubungi, Rabu (2/10). Rencana tersebut juga diakui Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, dalam kunker pertama kali periode 2019-2024, komisi A berangkat ke luar kota untuk menggelar kunker membahas dana hibah KPU. "Iya, besok (hari ini) akan berangkat ke Jakarta untuk konsultasi ke kemendagri dan KPU Pusat soal dana hibah tersebut," ujar legislator Partai Golkar. Sementara komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan akan kunker ke Jogjakarta. Ketika dikonfirmasi Sekretaris Komisi B, Mahfudz membenarkan. "Iya  studi banding masalah keuangan ke Jogjakarta," ungkap politisi PKB ini. Komisi C yang dipimpin Baktiono kunker lebih awal ke Kediri dan Mojokerto. Rombongan komisi C berangkat, Rabu (2/10) dengan beberapa mobil. Ketua Komisi C Baktiono ketika dikonfirmasi studai banding soal apa ke daerah tetangga tersebut, belum memberikan jawaban. Sedangkan komisi D akan kunker ke Jakarta. Rombongan ini akan mengunjungi Kementerian Kesehatan RI. (alf/be)

Sumber: