DPRD Wacanakan Dana Cadangan Pemilu 2024

Surabaya, memorandum.co.id - Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2024, menjadi momentum DPRD Jatim mendorong adanya dana cadangan. Karena kepentingan pemilu memerlukan dana yang cukup. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 perlu dianggarkan mulai sekarang. "Tidak dinafikkan dana cadangan. Karena Pemilu 2024 butuh anggaran yang cukup," terang Anik Maslachah. Hanya saja, lanjut sekretaris DPW PKB Jawa Timur ini, berapa nominal dana cadangan yang diperlukan, ia mengaku masih butuh menghitung berapa banyak kebutuhannya. "Saya belum tahu updatenya. Kalau dulu sekitar Rp 900 miliar. Karena nanti pemilu serentak jadi pasti akan lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya. Ia menyebutkan sangat tidak mungkin ketika pola anggaran hanya disiapkan dalam satu tahun. Agar tidak merasa berat pada titik tahun tertentu. "Perlu diangsur atau disiapkan mulai dari sekarang. Ini sudah lazim. Mulai sekarang sudah mulai nabung. Dana cadangan ini harus dibuatkan perdanya dulu. Baru setelah itu perda APBD," katanya. Anik menambahkan, Jawa Timur saat ini masih lebih fokus penyelesaian pandemi dari sisi kesehatan. Menurutnya ada tambahan antaranya anggaran untuk dana tak terduga. "Kami nambahnya kurang lebih Rp 700 miliar," ungkapnya. Menurut politisi asal Sidoarjo ini, penambahan anggaran ini titik beratnya kepada kesehatan. "Artinya nanti jika ada gejala baru, tidak akan ada persoalan yang sangat menghawatirkan untuk penyelesaian kesehatan, mulai dari penyedia nakes sampai pada alat kesehatan," tutur dia. Anik mengatakan target vaksinasi bulan Desember harus mencapai 75 persen. Menurutnya ada sedikit masukan terkait vaksinasi yang kekurangan 10.000 dosis. Anik mengatakan seharusnya tersedia 30.000 dosis namun baru 20.000 dosis. "Jadi stok vaksin ni adalah domain pusat jadi saya berharap untuk disegerakan karena masyarakat Jawa Timur ini sangat antusias berpartisipasi dalam vaksinasi," katanya. Pelaksanaan baksinasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga TNI Polri. "Pelaksanaan vaksin dilakukan agar terjadi herd immunity," pungkasnya. (day)

Sumber: