PU Fraksi P-APBD 2021, Wakil Rakyat Minta Pemkab Jombang Fokus Tangani Covid-19

  Jombang, memorandum.co.id – DPRD Jombang menggelar rapat paripurna mengenai pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021. Paripurna digelar di Gedung DPRD Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang ini, para fraksi hampir semua dalam penyampaian pandangan umum membahas soal penangan Covid-19 di Kabupaten Jombang. PU Fraksi Golkar, Maya Novita mengatakan, bahwa Fraksi Partai Golkar mengusulkan refocusing anggaran pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2021 untuk mengatasi pandemi Covid-19. "Terutama pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Karena situasi pandemi Covid-19 sampai saat ini belum jelas kapan berakhir,” katanya, Kamis (12/8/2021). Kemudian, lanjut Maya, kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, dampaknya adalah perekonomian masyarakat yang semakin berat. "Terutama para pedagang kecil seperti pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar ada bantuan stimulus bagi PKL," ujarnya. Fraksi PKB, Muhammad Muhaimin menerangkan, bahwa penanganan Covid-19 masih membutuhkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jombang. Apakah ada refocusing APBD tahun 2021. "Dan penanganan Covid-19 harus dari hulu ke hilir, penyebab dan akibatnya. Saat ini kita masih fokus di hilirnya, berupa penanganan pasien positif Covid-19. Permasalahan di hulu seperti tingkat disiplin yang masih sangat rendah," terangnya. Menurut Muhaimin, kerumunan di pasar, tempat keramaian dan sebagainya, tidak mendukung terhadap penyelesaian pandemi Covid-19. "Oleh kerena itu kami meminta disiplin protokol kesehatan Covid-19,” cetusnya. Fraksi Demokrat, Heri Purwanto menyampaikan, pada sisi pengeluaran atau belanja dengan kondisi darurat akibat pandemi Covid-19 yang di alami saat ini tentunya harus dilakukan secara cermat dan hemat. ”Khususnya belanja operasional tercukupi agar OPD mampu melaksanakan tupoksinya. Dengan anggaran yang tersedia untuk penanganan Covid19, bagaimana pelaksanaan dan transparansinya. Karena banyak keluhan masyarakat,” tukasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengakui, pembahasan P-APBD ini hampir seluruh fraksi membahas tentang anggaran penanganan Covid-19. "Pembahasan tinggal menunggu jawaban bupati. Rencananya akan dilakukan pada paripurna selanjutnya 18 Agustus mendatang," pungkasnya. (yus/fer)

Sumber: