Lonjakan Kasus Covid-19, PTM Tetap dengan Pembatasan 25 Persen Siswa

Surabaya, memorandum.co.id - Belakangan ini terjadi kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Bangkalan, Madura. Dari yang semula tempat tidur pasien yang terisi hanya 10 saat ini melonjak menjadi 80. Lantas, apakah rencana Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemenristek) menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli mendatang dapat tetap dilaksanakan? Plt Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Disdik Surabaya Tri Aji Nugroho mengatakan, bahwa sekolah tatap muka akan dijalankan secara terbatas, yakni dengan jumlah kehadiran maksimal 25 persen dari total murid. “PTM tetap dilaksanakan dengan batasan bahwa siswa tidak boleh mengikuti PTM lebih dari dua hari dalam seminggu dan setiap hari maksimal hanya dua jam,” ujarnya, Selasa (8/6/2021). Meski begitu, keputusan terakhir anak untuk melakukan PTM tersebut tetap berada di tangan orang tua. Pemkot Surabaya tidak ingin ada polemik ketika sekolah tatap muka ini mulai dibuka. Maka dari itu, Pemkot Surabaya tetap memfasilitasi para orang tua yang tidak berkenan anaknya mengikuti PTM. "Sehingga kalau ada orang tua yang masih ragu anaknya sekolah tatap muka kita tetap memfasilitasi. Sehingga siapa nyaman dengan tatap muka kita fasilitasi, maupun yang nyaman dengan daring tetap kita sediakan," terangnya. Kegiatan belajar mengajar secara terbatas ini dilakukan karena pandemi Covid-19 belum usai. Sehingga Pemkot Surabaya terus menggenjot vaksinasi penuh kepada semua guru sebelum kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka ini dimulai. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kepada para kepala sekolah agar memastikan setiap guru yang mengajar PTM telah mengikuti dua kali vaksin. Apabila belum, para guru dan karyawan di sekolah tersebut dapat didata dan disampaikan ke Disdik Surabaya. "Saya berharap semua guru sudah vaksin yang kedua. Tak hanya guru, baik itu petugas TU, petugas kebersihan sudah vaksin kedua. Guru yang belum lengkap vaksin ya, atau tidak vaksin karena memiliki riwayat komorbid harus melaksanakan pengajaran secara daring," pungkas Cak Eri. (mg-1/fer)

Sumber: