100 Hari Kerja Pemimpin Surabaya, Ajeng Wira Wati Beri Sejumlah Catatan
![100 Hari Kerja Pemimpin Surabaya, Ajeng Wira Wati Beri Sejumlah Catatan](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memberikan sejumlah catatan kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji yang genap menapaki 100 hari kerja sebagai pemimpin Kota Surabaya pada Senin (7/6/2021) besok. Menurut Ajeng, program di bidang kerja kesehahteraan masyarakat yakni, program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) dinilainya patut mendapatkan apresiasi. "Saya mengapresiasi program JKS yang bermanfaat untuk perlindungan pelayanan kesehatan warga Kota Surabaya dan sudah ada teknisnya di Perwali. Untuk itu saya minta agar sosialisasinya ke depan jelas dan anggarannya juga transparan," tuturnya, Minggu (6/6/2021) Selain itu, Ajeng juga menyoroti soal penanganan Covid-19 selama ini. Menurutnya, peran pemerintah terbilang terukur dan bisa gerak cepat menyalurkan proses vaksinasi. "Mengenai vaksin juga cukup masif. Setiap OPD bersatu untuk mendukung jalannya vaksinasi dan hasilnya berjalan cukup bagus. Tren kasus positif di Surabaya sudah mulai berkurang drastis," ulasnya. Untuk itu, pihaknya berharap Eri-Armuji dapat mempertahankan tren positif ini. Dia mengingatkan agar Surabaya tak mengalami lonjakan kasus Covid-19 karena sejauh ini dinilainya sudah landai. Program lainnya yang mendapat perhatian yaitu peningkatan ekonomi UMKM dan kampung jogo untuk Covid-19 yang perlu untuk ditingkatkan lagi. "Tidak hanya UMKM, tetapi ekonomi kreatif juga patut dikembangkan. Sehingga perlu banyak inovasi program yang outputnya nanti masyarakat bisa lebih terlatih dan mampu melihat peluang," paparnya. Politisi perempuan dari Gerindra ini lantas mendorong agar pemkot mewadahi para pelaku UMKM, bukan membatasi dengan beragam aturan. Sehingga upah minimum kerja (UMK) atau tingkat harapan hidup tiap keluarga bisa lebih baik di tengah pandemi Covid-19. Di samping itu, Ajeng turut memberi catatan terkait pendataan, bagaimana pun pemkot wajib mendampingi warga. Kelurahan wajib pro aktif. OPD juga harus sudah saling bersinergi baik secara administratif dan tidak berbelit-belit. "Sehingga pengurus RT dan RW ataupun kader tidak harus ditempatkan sebagai pelaksana yang harus terburu-buru supaya hasilnya akurat. Sosialisasi dengan masif dan pelatihan aplikatif pendataan perlu dievaluasi agar hasilnya maksimal tidak hanya cepat terkumpul tetapi bisa benar-benar menjadi gambaran bagaimana keadaan kesejahteraan warga Kota Surabaya," pungkasnya. (mg-3/fer)
Sumber: