Pro-Kontra Kenaikkan Honor RT, RW, dan LPMK Se-Surabaya, Mana yang Lebih Prioritas?

Surabaya, memorandum.co.id - Keputusan Wali Kota Eri Cahyadi dengan menaikkan honor 9.126 Ketua RT, 1.360 Ketua RW, dan 154 Ketua LPMK se-Surabaya sebanyak 100 persen menimbulkan sejumlah pro dan kontra.keb Program tersebut dinilai DPRD Surabaya dari Fraksi PDI-P bagus dan patut diapresiasi, namun Fraksi Demokrat-Nasdem mempertanyakan apakah itu lebih penting daripada mengentaskan persoalan ekonomi warga Surabaya yang masih terpuruk. Salah satunya seperti yang diutarakan oleh Imam Syafii anggota Komisi A DPRD Surabaya. Dia setuju saja atas program itu namun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkot Surabaya. Sebab, ekonomi masih terpuruk, dan target-target pendapatan banyak yang meleset. "Sehingga, seharusnya program prioritas lah yang harus didahulukan. Seperti misalnya untuk program sosial dan bagaimana mengerem laju Covid-19, " ungkap politisi dari Fraksi Demokrat-Nasdem ini, Jumat (9/4/2021). Masih lanjut dia, Karena yang dirasakan masyarakat secara umum, angka pengangguran masih tinggi, angka kemiskinan naik, yang belum bisa makan banyak, Ia menambahkan  ketika dihadapkan dengan pilihan seperti ini, mana yang prioritas dari menaikkan honor para ketua RT, RW, dan LPMK atau kemashlahatan warga Surabaya pada umumnya. Dia lantas membandingkan dengan program sebelumnya yaitu Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) yang menurutnya tepat dicanangkan karena menyangkut kesejahteraan warga Surabaya. Sehingga, dia mewanti-wanti Eri, agar program ke depan tak sekadar cari simpati. "Kalau bisa saya harap program yang dibuat itu betul-betul mendesak jangan sampai ada motif lain, misalnya, kami mudah-mudahan keliru ya, ini kan pak Eri 2024 harus pilwali lagi, jangan sampai tujuannya nanti untuk menarik popularitas supaya rakyat terpesona. 2024 itu kan masih jauh, untuk itu fokus saja dulu apa yang sekarang mendesak dan urgent lalu disesuaikan dengan kondisi keuangan," jelasnya. Selain itu, Imam Syafii juga menjelaskan, bahwa program itu juga harus disetujui oleh DPRD Surabaya, namun dia merasa belum ada pembahasan di pemerintahan Eri Cahyadi. "Kalau tahun kemarin kan sudah naik, pada saat bu Risma mau selesai jabatan ada pembahasan kenaikkan honor itu dan sudah disetujui oleh dewan. Untuk Eri Cahyadi ini belum pernah tapi apakah itu program dari bu Risma saya tidak tahu nanti akan saya cek," tandasnya. Sementara itu, Khusnul Khotimah, ketua Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP menyebut, bahwa keputusan Eri menaikkan honor Ketua RT, RW, dan LPMK patut diapresiasi. "Satu langkah yang bagus dari Pemerintah Kota Surabaya dan itu perlu diapresiasi dengan memberikan perhatian kepada RT, RW dan LPMK, sebab mereka adalah kepanjangan tangan dari Wali Kota dan juga sebagai ujung tombak pelayanan warga," papar Khusnul. Melihat kinerja Ketua RT, RW, dan LPMK yang ikut berperan dalam mendata ulang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka diharapkan Khusnul adanya kenaikan honor bisa meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat Surabaya. "Seperti yang sudah dilakukan oleh Ketua RT dan RW di Surabaya yang sudah berhasil mendata ulang MBR yang jumlahnya sekitar 884 ribu lebih itu, sehingga ganjaran kenaikkan ini juga untuk memaksimalkan program-program ke depan," pungkasnya. (mg3)

Sumber: