Warga Sidoarjo Percaya Kelana-Dwi Astutik Mampu Atasi Persoalan Pertanahan
![Warga Sidoarjo Percaya Kelana-Dwi Astutik Mampu Atasi Persoalan Pertanahan](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Sidoarjo, Memorandum.co.id - Persoalan status tanah menjadi salah satu problem serius di Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, harus menjadi perhatian Calon Bupati (Cabub) dan Calon Wakil Bupati (Cawabub) Kelana-Dwi Astutik. Selama ini banyak warga yang tertipu jual beli tanah kavling, sementara status tanah tersebut bukan tanah untuk permukiman. Kondisi ini membuat masyarakt dirugikan, akhirnya melapor di Kepolisian, DPRD, hingga Pemkab. Amak Junaedi dari LSM Geber, salah satunya yang fokus menyoroti permasalahan tersebut. Saat ditemui di kediamannya di Desa Kepunten, Selasa (14/10), Amak mengungkapkan jika kasus ini sudah merata di Sidoarjo, menurutnya terbanyak ada di wilayah Tulangan dan Taman. Mewakili aduan rakyat, Amak berharap pemerintah tegas terhadap regulasi tanah kavling. Ia pun juga menyinggung agar para pasangan Cabub-Cawabub Kelana-Dwi Astutik fokus mengangkat dan menyelesaikan sengketa. “Masyarakat ini banyak yang terlanjur sudah beli, mereka ini banyak yang tersandera karena merasa harga miring. Tetapi saat proses pengurusan surat-suratnya tidak bisa terbit, karena melanggar aturan. Akhirnya banyak tanah di Sidoarjo itu mangkrak. Masalah ini harus menjadi fokus kepala daerah. Saya lihat Pak Kelana ini mampu mengatasinya,” tegasnya. Amak yakin dengan kepemimpinan Kelana-Dwi Astutik masalah sengketa tanah akan mampu terselesaikan dengan adanya regulasi tegas yang mengatur tanah kavling. “Saya lihat Pak Kelana bisa melihat realita permasalahan dan orangnya bijak. Ini yang dibutuhkan warga Sidoarjo orang yang bisa mengerti permasalahan ini,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Cabup Kelana Aprilianto berterimakasih atas kepercayaan warga terhadap pasangan Sidoarjo Makmur. Jika diamanahkan menduduki kursi pendopo, Kelana bersama Dwi Astutik akan tegas bertekad memberantas oknum-oknum yang bermain dengan cara menjalin sistem pengendalian lewat pemerintah desa setempat agar terdeteksi adanya transaksi bisnis nakal. “Kita akan bentuk tim penanganan, tentu tim ini gabungan dari sejumlah instansi. Mulai dari mengecek pengaduan, hingga memblacklist pihak yang nakal,” tegasnya. Sesuai dengang program Kelana - Dwi Astutik yakni membuat Sidoarjo menjadi kabupaten layak huni, tentunya masalah sengketa lahan akan diprioritaskan untuk diselesaikan.(ags/jok)
Sumber: