Faktor Biaya, Reni Astuti Akomodasi Permohonan Wali Murid
![Faktor Biaya, Reni Astuti Akomodasi Permohonan Wali Murid](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggembar-gemborkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Namun faktanya justru berbalik dengan nasib empat anak lulusan SD yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena faktor biaya. Keempat anak tersebut merupakan lulusan SD yang seharusnya sudah menempuh pendidikan di tahun ajaran 2020/2021. Namun, biaya menghambat mereka untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Oleh karenanya, dengan didampingi orang tua masing-masing mereka wadul ke DPRD Kota Surabaya. Mereka pun disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Bertempat di ruang kerjanya, wali murid curhat kepada Reni Astuti supaya anaknya bisa segera sekolah lagi seperti teman-teman sebayanya. Melihat kondisi ini, Reni pun siap mengakomondasi anak-anak untuk ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya. "Saya tidak ingin ada kejadian serupa. Ini menjadi catatan dinas pendidikan. Bahkan sudah dua pekan berlangsungnya pendidikan pada tahun ajaran baru, anak-anak ini belum mendapat sekolah. Untuk itu saya segera menindaklanjuti ke dinas pendidikan supaya mereka bisa tertampung dan segera mengikuti kegiatan belajar. Tadi juga ada satu anak yang sudah sekolah meminta keringanan," jelas Reni Astuti, Senin (3/8/2020). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, orang tua anak-anak tersebut bahkan tidak berani keluar rumah, karena takut jika ditanya tetangganya karena anaknya tidak sekolah. "Anak-anaknya juga sering tanya ke orang tuanya sekolah di mana? Tapi anak-anak sudah saya kasih motivasi supaya tetap semangat. Mestinya anak-anak tidak diajak mikir kenapa dia belum dapat sekolah, karena dalam bayangan mereka kok sulit sekolah ya?, itu kan ga bagus sebenarnya buat mereka," papar Reni. Diungkapkan Reni, dengan kondisi anak-anak yang tak kunjung sekolah itu sangat miris. Terlebih, pemerintah kota selalu berjanji bahwa anak-anak di Kota Surabaya ini harus bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. "(Wali Kota Tri Rismaharini, red) pernah bilang, yang tidak mampu harus dibantu, tidak boleh ada yang terkendala karena biaya sekolah. Sering juga (Pemkot) memaparkan bahwa anak-anak di Surabaya menggapai cita-cita setingi-tingginya, jangan sampai kendala ekonomi menjadi penghalang. Bahkan kuliah saja ada yang dibiayai pemkot. Lah ini malah yang SMP kelewat. Apalagi keempatnya (anak-anak belum sekolah itu, red) memiliki surat keterangan tidak mampu. Jadi sudah memenuhi syarat untuk di bantu," pertegas Reni. Reni menginginkan agar sistemnya perlu disempurnakan. Jadi, sambung Reni, mereka yang tidak masuk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), itu yang biasanya mengalami persoalan seperti ini. "Jadi dia tidak terdeteksi. Karena data MBR kita kurang update, ternyata ada orang yang tidak mampu belum masuk data MBR. Saya minta agar data MBR di-update sesuai. Ini penting. Karena ada warga yang tidak mampu tapi tidak masuk data MBR, akhirnya kan terabaikan," ujar dia. Reni juga mendorong supaya pemkot jemput bola untuk memastikan kepada semua lulusan SD sudah mendapat pendidikan lanjutan di SMP. "Saya khawatir, masih ada anak-anak punya persoalan yang sama. Oleh karena itu saya minta dinas pendidikan untuk memastikan kepada seluruh sekolah SD, kepala sekolahnya untuk mengecek lulusannya yang belum dapat sekolah itu siapa saja," imbuh Reni. Dalam kesempatan itu, Reni juga memberikan semangat kepada anak-anak yang belum mendapat sekolah. Namun, Reni memastikan untuk mengakomodir keinginan anak-anak tersebut supaya segera sekolah. "Semangat ya, semoga segera sekolah lagi," cakap Reni kepada anak-anak tersebut. Salah seorang wali murid, Krisdianti, warga Jalan Simogunung Kramat, RT 1/RW 2, mengaku karena tidak diterima di sekolah negeri. Terpaksa, ia meyekolahkan buah hatinya ke sekolah swasta yakni SMP GIKIĀ 1 Surabaya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. "Tidak diterima di sekolah negeri karena jarak. Lalu ke swasta, kendalanya kesulitan biaya. Suami saya baru di PHK karena pandemi Covid-19 ini," keluhnya. (alf/fer)
Sumber: