Ada Klaster Pelantikan Kepala dan Pengawas SMA, Pemkot Minta Data ke Kadisdik Jatim untuk Tracing

Surabaya, memorandum.co.id - Beredar informasi munculnya klaster baru penularan Covid-19 di Jawa Timur dari acara pelantikan pengawas dan kepala SMA di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim pada 20 Mei 2020. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim untuk meminta data pelantikan kepala dan pengawas SMA se-Jawa Timur. Permintaan data itu untuk kepentingan tracing dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Surat tertanggal 2 Juni 2020 itu benomor 420/4479/436.8.4/2020. Melalui surat tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya memohon dapatnya diberikan data per nama dan alamat setiap orang yang terlibat pada acara tersebut, termasuk OB (office boy) guna pelaksanaan tracing dan penanganan lebih lanjut secara bersama-sama. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang juga Kepala BPB Linmas Surabaya, Irvan Widyanto. Surat permohonan itu ditembuskan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya selaku anggota Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya. Adapun isi surat tersebut  berbunyi: Sehubungan adanya pemberitaan di media cetak maupun di media online serta viral di media sosial tentang pelantikan kepala sekolah dan pengawas se-Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang patut diduga adanya pelanggaran protokol kesehatan. Maka kami mohon dapatnya diberikan data per-nama dan alamat setiap orang yang terlibat pada acara tersebut, termasuk OB (office boy) guna kita lakukan tracing dan penanganan lebih lanjut secara bersama-sama. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, sebagai langkah antisipasi dan demi kepentingan tracing, pihaknya menanyakan data kepada Kepala BKD Jatim dan Kadindik Jatim tentang siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut. Termasuk para petugas kebersihan yang bertugas pada saat acara tersebut. “Jadi, Ibu Wali Kota itu kan gencar melakukan tracing. Nah, ketika ada pemberitaan dan video viral di media sosial, ditambah ada pemberitaan di media yang mana di situ diduga ada pelanggaran protokol kesehatan, maka kita mau tanyakan siapa saja yang terlibat,” kata Irvan di Balai Kota Surabaya, kemarin. Menurut Irvan, hal ini penting untuk melakukan tracing dan melakukan penanganan lebih lanjut. Ia berharap kejadian tidak berakibat fatal, sehingga perlu dilakukan antisipasi. “Apalagi, ini lokasi acaranya di Kota Surabaya. Makanya, dalam surat itu tembusannya kepada Ibu Wali Kota Surabaya selaku ketua gugus tugas,” tegasnya. Sementara itu, menyikapi kabar tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur meminta seluruh peserta acara pelantikan pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan rapid test. "Semua pengawas yang mengikuti pelantikan sudah diminta melakukan rapid test," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Wahid Wahyudi membenarkan bahwa ada pengawas sekolah yang meninggal dunia. Namun sampai saat ini masih belum dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia terpapar Covid-19 atau tidak. Untuk diketahui, pelantikan pengawas dan kepala sekolah digelar 20 Mei 2020 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim serta diikuti sebanyak 240 orang yang terbagi empat gelombang. Masing-masing gelombang terdapat peserta 60 orang. (udi)

Sumber: