Terimbas Efisiensi, Pemkab Tulungagung Tunda Kenaikan Insentif RT/RW

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Kenaikan insentif RT/RW se Kabupaten Tulungagung masuk dalam quick win program prioritas Pemkab Tulungagung tahun 2025. Namun program yang telah dinanti ribuan Ketua RT/RW itu nampaknya tidak bisa terlaksana segera.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Iswahyudi.

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Tak Ada Pengadaan Seragam Dinas ASN di Pemkab Tulungagung

Mini Kidi--

Iswahyudi mengatakan, program tersebut memang masuk dalam prioritas Pemkab Tulungagung. Namun setelah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kenaikan intensif RT/RW tersebut dipastikan ditunda pelaksanaannya.

"Jadi awalnya memang sudah masuk program quick win pak Bupati, kemudian kami sudah melakukan kajian dan kita sampaikan ke pak Bupati, namun karena ada efisiensi anggaran, akhirnya berimbas ke pelaksanaannya," ujar Iswahyudi pada Senin 17 Maret 2025.

Iswahyudi menyebut, penundaan dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Tulungagung saat ini.

BACA JUGA:Pencairan THR ASN, Pemkab Tulungagung Tunggu PP

Pihaknya merinci, total terdapat 7.817 ketua RT maupun ketua RW di seluruh desa yang ada di Kabupaten Tulungagung mendapatkan insentif sebesar Rp 150 ribu perbulannya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di masing-masing desa.

Hasil kajian yang dilakukan pihaknya, ketika ada kenaikan Rp 50 ribu per orang, maka harus ada tambahan anggaran dari Pemkab Tulungagung ke ADD sebanyak Rp 4,6 miliar. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penundaan.

"Kalau insentif nya jadi Rp 200 ribu per orang saja perlu tambahan anggaran Rp 4,6 miliar, ini kajian yng kita sampaikan kepada pak Bupati," jelasnya.

BACA JUGA:Sempat Lolos Administrasi, Satu Pelamar P3K Tahap Kedua 2024 Pemkab Tulungagung Dicoret

Pihaknya tidak bisa memastikan, kapan program ini akan dilaksanakan. Sebab pelaksanaannya akan menunggu kemampuan keuangan Pemkab Tulungagung.

"Pelaksanaannya ya nanti menunggu kemampuan keuangan daerah, kalau dirasa mampu program ini akan dilaksanakan," ungkapnya.

Sumber: