Ketua DPRD Jombang: MBG Harus Dipersiapkan dengan Matang

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Belum berjalan sepenuhnya program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Jombang kembali mendapat respons dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, menginginkan program ini berjalan dengan baik dan matang.

“Tidak hanya di Jombang saja yang program MBG belum berjalan sepenuhnya. Masih banyak daerah-daerah lain juga seperti itu,” ujar Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji saat dikonfirmasi. Menurutnya, hal ini harus dipersiapkan dengan matang dan penuh ke hati-hatian.

BACA JUGA:Respon Tudingan Dewan Tertutup, Ketua DPRD Jombang Buka Suara

Mini Kidi--

“Karena ini masih simpang siur dan pemkab sendiri juga bingung. Jadi memang perlu kehati-hatian untuk menjalankan program yang bagus ini,” terangnya. Tentu saja, dengan belum berjalannya ini bukan menjadi masalah. Karena memang harus dipersiapkan dengan matang.

“Bukan pemerintah tidak serius. Tapi harus dilakukan dengan matang,” ungkapnya. Terlebih lagi, lanjut politisi PKB mengungkapkan, seperti aturan terkait dengan membangun satuan pelayanan tersebut.

“Untuk membangun satu unit pelayanan itu membutuhkan anggaran juga,” terangnya. Selain itu, ada aturan-aturan khusus untuk membuat satuan pelayanan yang harus dipenuhi.

BACA JUGA:DPRD Jombang Tunggu Juknis Terkait Efisiensi Anggaran Kunker

“Satu unit pelayanan itu mengakomodir 3.000 penerima manfaat,” bebernya. Diungkapkan, Hadi apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Dikhawatirkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan.

“Banyak penipu-penipu yang mengaku dari pemerintah pusat dan lain sebagainya untuk menipu supplier makanan. Kami tidak ingin kejadian itu terjadi di Jombang,” terangnya .

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa realisasi. Tahapnya saat ini masih sebatas penunjukkan 178 titik pelayanan,” papar Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji

BACA JUGA:DPRD Jombang Kawal Proyek Pembangunan Dua Puskesmas

Dijelaskan olehnya, selain tingkat kesiapan antara pusat dan daerah. Beberapa kesulitan yang dihadapi yakni belum terkordinasinya persiapan program. “Belum terkordinasi dengan baik. Sampai sejauh ini baru hanya di tahapan sosialisasi,” jelas Politisi PKB itu.

Sementara, terkait persiapan serta penunjukkan 178 titik pelayanan. Ketua dewan memastikan jika nantinya masing-masing pos pelayanan tadi bakal mengampu sekitar 3.000 penerima program. “Untuk Kabupaten Jombang sendiri terdapat 178 titik pelayanan. Masing-masing titik nantinya bakal mengampu 3.000 penerima program,” bebernya.

Sumber: