Respon Tudingan Dewan Tertutup, Ketua DPRD Jombang Buka Suara

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang merespon adanya tudingan miring terkait tertutupnya akses gedung legislatif. Dalam tudingan tadi diantaranya menyebut jika dalam berbegai kegiatan rapat, baik internal maupun terbuka. Wakil rakyat menunggaskan pengamanan dalam (Pamdal,red) untuk melakukan penjagaan.

“Jadi ini yang ingin kami luruskan, bahwa kami (Dewan,red) selalu terbuka. Termasuk, untuk segala bentuk akses infromasi yang tentunya disampaikan kepada masyarakat,” papar Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, Selasa 18 Februari 2025.

BACA JUGA:DPRD Jombang Tunggu Juknis Terkait Efisiensi Anggaran Kunker

Mini Kidi--

Namun, lanjutnya, jika saat ini ada penjagaan pamdal di beberapa kegiatan rapat. Hal tersebut merupakan respon atas permintaan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Perlu kami sampaikan jika keberadaan pamdal saat rapat, tak lain untuk memastikan kelancaran agenda. Dan hal tersebut merupakan permintaan dari OPD terkait,” lanjutnya.

Muasal permintaan tadi, hampir di setiap jalannya rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat internal dipastikan terjadi pembahasan. Dalam prosesnya, saat belum ada titik temu antara legislatif serta eksekutif. Materi pembahasan justru sudah dijadikan bahan pemberitaan sepihak. “Kondisi inilah yang sering dikeluhkan oleh OPD, hampir di setiap agenda rapat di gedung dewan,” terang Politisi PKB itu.

Tak ingin kejadian serupa berlarut, wakil rakyat kemudian melakukan penataan di internal. Salah satu poinnya, dengan menugaskan pamdal guna membatasi perlaku menyimpang seperti yang dikeluhkan kalangan eksekutif. “Poin utama yang ingin kami tekankan yakni melakukan penataan internal guna memastikan semua agenda berjalan lancar,” ujar Ketua Dewan.

BACA JUGA:DPRD Jombang Kawal Proyek Pembangunan Dua Puskesmas

Ditanya lebih jauh terkait sejumlah respon yang justru menyebut dewan tertutup bagi wartawan. Kalangan legislatif memastikan jika sorotan tadi malah dirasa kurang tepat. “Sebab selama ini menurut kami, tidak ada akses yang dipersulit manakala berkaitan dengan berita. Bahkan siapapun pengampu kebijakan, selalu terbuka dengan wawancara,” tuturnya.

Justru yang kian meresahkan bagi kedua pihak, baik itu legislatif maupun eksekutif. Yakni adanya perilaku menyimpang dengan mengatasnamakan media. Orientasi oknum-oknum ini, bukanlan informasi namun lebih sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan berita.

“Sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan legislatif maupun eksekutif, keberadaan perilaku menyimpang yang mengatasnamakan media. Tujuan mereka bukan informasi, namun sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan berita,” ulasnya.

BACA JUGA:Fasilitas dan Anggaran Penanganan Bencana Minim, Komisi C DPRD Jombang Datangi Kantor BPBD

Tidak ingin lebih jauh untuk mengingatkan peran media yang seharusnya. Wakil rakyat membeber jika perilaku oknum-oknum tadi malah memunculkan keresahan. Apabila permintaan mereka tidak direspon, kemudian bakal menyebarkan berita yang tidak tepat.

“Mohon maaf ya mas, sebelum tudingan ini menjadi bola liar ada salah satu teman media yang kami ingatkan tentang berita yang kurang pas. Tapi justru yang terjadi apa yang saya sampaikan hanya kepada yang bersangkutan, malah membesar seperti sekarang,” ungkap Ketua Dewan.

Sumber: