Beri Pengarahan ke Kanwil BPN Papua Barat dan Sumbar, Menteri Nusron Tekankan Perbaikan Pelayanan Publik

JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan pengarahan untuk kali pertama ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Sumatra Barat (Sumbar), Senin, 2 Desember 2024 via daring.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Hektare

Dalam kedua pertemuan tersebut, ia berkenalan sekaligus menekankan agar jajaran memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Tugas pokok Bapak/Ibu di Kantor Pertanahan itu adalah pada pelayanan publik. Pelayanan publik ini setiap hari ada, dan pelayanan publik di semua sektor itu isunya soal lama pelayanannya dan pungutan liar (pungli). Maka, tugas kita adalah bagaimana caranya mengubah citra ini menjadi cepat dan bersih. Karena itu, perlu ada pembenahan-pembenahan,” jelas Menteri Nusron dalam rilis yang dikirim ke Kantor Pertanahan Surabaya II, Selasa 3 Desember 2024.

BACA JUGA:Menteri Nusron Kemukakan Gagasan Wakaf Produktif untuk Sejahterakan Rakyat

Menurutnya, pembenahan pelayanan publik bisa dimulai dari membenahi sistem dan sumber daya manusia (SDM). 

“Sistem itu berarti bisnis prosesnya dan IT Solution. Kita ini di Kantor Pusat berusaha melakukan simplifikasi bisnis proses dipercepat dengan teknologi (IT), namun tetap mengutamakan akuntabilitas dan prudent, serta berorientasi pada risk management. Jadi setiap bekerja bisa berpikir kira-kira jika seperti ini langkahnya, apakah ada gugatan ke depannya?,” ujar Menteri Nusron. 

Di samping pelayanan masyarakat, Menteri Nusron juga mengimbau kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan pemahaman di bidang tata ruang.

BACA JUGA:Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Menteri Nusron Ingin Optimalkan Peran Badan Bank Tanah

“Saya tahu jika mayoritas 80 persen pegawai BPN ini orang pertanahan semua, jarang-jarang yang betul-betul ahli di bidang tata ruang. Karena itu, Bapak/Ibu juga harus paham tentang isu tata ruang. Selain itu harus bisa membangun kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah (Pemda),” imbaunya. 

Masih terkait pelayanan, kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Menteri Nusron menyampaikan dua pesan yang ia tekankan, yaitu terkait digitalisasi serta business process dalam hal pelayanan masyarakat. 

"Digitalisasi (layanan pertanahan, red) dan business process harus dibuat lebih sederhana," tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam pengarahannya.

BACA JUGA:Media Gathering Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Terima Kasih Telah Mewartakan Kementerian Ini

Selain mempercepat layanan kepada masyarakat, digitalisasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam pelayanan. Salah satunya, seperti pungutan liar (pungli) yang dianggap masih terjadi di sejumlah daerah.

Sumber: