PP Kota Probolinggo Pilih Netral di Pilkada 2024

PROBOLINGGO, MEMORANDUM.CO.ID - Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Probolinggo periode 2024-2028 tegas tak akan cawe-cawe pada pelaksanaan politik elektoral 2024 atau Pilkada Kota Probolinggo. Pernyataan tersebut disampaikan Badrus Zaman, Ketua MPC PP Kota Probolinggo, kepada Memorandum, beberapa waktu lalu. 

Kata pria akrab disapa Cak Badrus, itu, Ormas PP fokus bersama masyarakat membangun Kota Probolinggo. PP di bawah komandonya, akan tetap menjaga netralitas. “Saya ingatkan, PP bukan LSM. Sebagai ormas, tentu PP punya tujuan dan peran yang berbeda dengan NGO,” kata Badrus. 

Konsep PP, lanjut pengusaha properti itu, berkontribusi positif untuk kemajuan Kota Probolinggo. “Ini demi menjaga sinergitas dengan semua pihak. Termasuk pelaku usaha,” katanya. 

BACA JUGA:Peringati Hari Pahlawan, Pemuda Pancasila Kota Surabaya Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

Soal pilkada, imbuh dia, PP tidak akan berpolitik praktis. Namun tidak alergi politik. “PP akan memberikan pemikiran konstruktif kepada siapapun kepala daerah terpilih nanti,” pungkas pria dikenal sebagai pebisnis properti itu. 

Sekedar diketahui, proses terpilihnya Badrus Zaman, sebagai Ketua MPC PP Kota Probolinggo, terbilang begitu singkat. “Cak Badrus, terpilih secara aklamasi,” demikian dikatakan Ketua Karateker MPC PP Kota Probolinggo, Sukardi Mitho. Masih menurut dia, PP Kota Probolinggo, sebelumnya lama vakum. 

Sedangkan pemilihan ketua PP yang baru, berlangsung lewat agenda Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). “Ini karena masa bakti kepengurusan PP sebelumnya habis dan sempat vakum delapan bulan,” terang aktivis kelahiran Kota Jember, itu. 

BACA JUGA:Pemuda Pancasila Optimis Fawait-Djoko Susanto Bawa Perubahan Jember

Dalam Muscablub tersebut, Lima PAC, masing-masing PAC Mayangan, PAC Kanigaran, PAC Kademangan, PAC Wonoasih dan PAC Kodopok, seluruhnya mengusulkan satu nama kandidat. “Tidak ada nama lain diusulkan. Tentu saja Cak Badrus, terpilih secara aklamasi,” tutup Sukadi Mitho.

Menanggapi netralitas ormas dalam Pilkada 2024, akademisi dan pengamat politik, DR. Ahmad Hudri MAP., mengatakan, ada dua hal yang perlu dipedomani. Yang pertama, jika aturan organisasi melarang, maka secara otomatis personil ormas yang bersangkutan tidak diperkenankan dukung mendukung dalam kontestasi pilkada.

Kedua, jika aturan internal membolehkan, maka boleh dukung mendukung. Secara umum, ormas sebagai bagian dari civil society punya hak untuk menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Dan pilkada sebagai instrumen demokrasi bisa diikuti oleh civil society manapun. 

BACA JUGA:Pemuda Pancasila Surabaya Resmi Dukung Eri Cahyadi dan Khofifah di Pilwali dan Pilgub

"Justru peran civil society punya peran penting sebagai lokomotif demokrasi," kata mantan Komisioner KPU Kota Probolinggo dua periode itu, Jumat 22 November 2024 siang. (guf)

Sumber: