KPU Lamongan Berikan Layanan Prima Dalam Penggunaan Hak konstitusional

LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan berkomitmen memberikan pelayanan yang prima, dalam penggunaan hak konstitusional pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) nanti.

BACA JUGA:Mobil Branding Paslon Bupati Lamongan Bawa Bundel Kertas dari Gudang Logistik KPU, Bawaslu: Kita Klarifikasi

Komitmen tersebut terus diupayakan, salah satunya dengan menggelar training of trainer (ToT) fasilitator dan bimtek panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), di Lamongan Sport Center, Selasa 5 November 2024.

BACA JUGA:Di Hari Terakhir, Yes-Dirham Resmi Mendaftar ke KPU Lamongan

Hadir untuk memberikan pengarahan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamongan Abdul Rouf menuturkan bahwa fasilitator, PPS dan PPK adalah garda terdepan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2024. Ketiganya memiliki peran yang sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

BACA JUGA:Kesenian Religi Hadrah Iringi Paslon Abdul Ghofur-Firosya Shalati Daftar ke KPU Lamongan

"Kita ketahui bahwa Pilkada kurang 22 hari lagi dilaksanakan. Sebagai penyelenggara pemilihan suara, yang akan memberikan pelayanan akan penggunaan hak konstitusional. Seluruh Fasilitator, PPS, PPK harus memahami tugas masing-masing. Yangamana akan dijelaskan pada kegiatan siang ini," tutur Pak Rouf sapaan akrabnya.

BACA JUGA:Lamongan Bagus Pendaftar Pertama di KPU Lamongan

Selanjutnya Pak Rouf menjelaskan, selain pelayanan kepada masyarakat. Adapun hal yang harus dilakukan oleh fasilitator, PPS, dan PPK, yakni menjalin komunikasi baik dengan panitia lain.

"Tantangan di lapangan pasti ada, agar dapat memberikan respon yang cepat dan tanggap. Maka komunikasi antar panitia harus terus dijaga dengan baik," kata Pak Rouf.

BACA JUGA:KPU Lamongan Digeruduk Pendemo Jelang Pendaftaran Cabup dan Cawabup

Ditambahkan Kepala Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jatim Eka Wisnu yang hadir secara dalam jaringan (daring), bahwa sebagai penyedia pilkada, diwajibkan untuk menjaga integritas. Yangmana dapat ditunjukkan melalui kejujuran, kemandirian, adil, dan akuntabel saat menjalankan tugas.

Dijelaskan Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lamongan, Erfansyah Syahrir bahwa kegiatan ini akan memberikan bekal berupa pemahaman tugas, terutama saat melakukan pelantikan KPPS nanti.

BACA JUGA:Jelang Pilkada, KPU Lamongan Matangkan Persiapan dan Ajak Tangkal Hoax

Sumber: