Prabowo Dihadapkan Warisan Utang, Pakar Unair Dorong Pengelolaan Anggaran yang Efektif
Hardjuno Wiwoho.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi ujian. Salah satunya defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada 2025.
Defisit ini disebut sebagai warisan dari kebijakan fiskal ekspansif pemerintahan sebelumnya, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur strategis.
BACA JUGA: Hari Ini Para Menteri dan Wamen Ikut Pembekalan di Akmil Magelang, Prabowo: Bawa Tradisi Heroisme
Menurut pakar hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho, sebagian besar pembiayaan proyek infrastruktur tersebut berasal dari penarikan utang yang dilakukan pada masa Presiden Joko Widodo.
“Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis,” kata Hardjuno, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Selama pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, dan pembangkit listrik dibiayai melalui utang. Sementara manfaatnya sudah dirasakan, namun efek jangka panjang berupa defisit anggaran perlu segera diatasi.
“Utang ini memang bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran,” tambah Hardjuno.
APBN 2025 yang disahkan pada 17 Oktober 2024, memperkirakan pembiayaan utang mencapai Rp 775 triliun untuk menutupi defisit.
BACA JUGA:Profil dan Jejak Karir Kombes Ahrie Sonta yang Jadi Ajudan Presiden Prabowo
BACA JUGA:Inilah 4 Ajudan Presiden Prabowo Subianto dari TNI-Polri
BACA JUGA:Kombes Pol Ahrie Sonta Jadi Ajudan Presiden Prabowo Subianto
Hardjuno menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo harus beradaptasi dengan situasi ini, mengingat ruang gerak fiskal yang terbatas oleh warisan utang sebelumnya.
“Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang penuh tekanan utang,” ujarnya.
Sumber:
- Share:
