DPRD Surabaya Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

DPRD Surabaya Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Arif Fathoni.-Alif Bintang-

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Surabaya mengajak warga kota untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada 27 November mendatang.

BACA JUGA:Pleno DPD Golkar Surabaya Usulkan Arif Fathoni Duduki Kursi Pimpinan Dewan

Disampaikan pimpinan dewan definitif Arif Fathoni, keterlibatan masyarakat sangat penting guna mensukseskan pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota (pilwali).

BACA JUGA:Arif Fathoni Resmi Pimpin Komisi A DPRD Surabaya

Sebab dengan hadirnya masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS), maka hal ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

BACA JUGA:Arif Fathoni: Caleg Golkar Surabaya Harus Bangun Kultur Kedekatan

"Saya berharap, meskipun Pilkada Surabaya nanti hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong, masyarakat tetap datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Karena kalau kemudian angka partisipasi kita rendah, maka kita menghambur-hamburkan anggaran lebih dari Rp 200 miliar yang diambil dari pajak dan retribusi masyarakat," kata Fathoni, Minggu, 22 September 2024.

BACA JUGA:100 Hari Kerja Erji, Arif Fathoni: Sudah Penuhi Ekspektasi Publik

Toni, sapaan karib Arif Fathoni menyampaikan, tingkat partisipasi pilkada jauh lebih rendah daripada pemilu.

Pilkada Serentak 2020 lalu misalnya, partisipasi masyarakat hanya sekitar 60 persen. Sedangkan Pemilu 2024 terbilang sukses. Yakni, di angka sekitar 96 persen.

BACA JUGA:Reses, Arif Fathoni Dorong Ketua RT dan RW di Surabaya Divaksin

Berangkat dari sini, Toni mengatakan bahwa menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memberikan hak pilihnya.

BACA JUGA:Gudang Miras di Tanah Kali Kedinding Jadi Sorotan, Arif Fathoni: Pemkot Harus Mengevaluasi

"Soal apakah mau memilih paslon yang ada atau kotak kosong itu kembali ke hati nurani masing-masing, tetapi kita minta jangan sampai golput. Tentu hal ini menjadi PR kita semua, tidak hanya PR jajaran KPU dan bawaslu, namun PR pemerintah kota, baik DPRD maupun eksekutif," tandas politisi Golkar ini.

Sumber: