Dewan Jatim: BUMD Diharapkan Jadi Penopang PAD

SURABAYA, MEMORANDUM - Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mendorong BUMD plat merah milik Pemprov Jatim terus menunjukkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur.

BUMD Jatim menjadi tauladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas. Agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim.

“Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata Gus Sadad saat membuka diskusi BUMD OUTLOOK 2025 di lobi DPRD Jawa Timur, Rabu 12 Juni 2024.

Dalam diakusi bertema “Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur".

BACA JUGA:DPRD Jatim Apresiasi Event Tour de Panderman, Rangkaian Hari Bhayangkara Ke-78

Anwar Sadad yang juga Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemic Covid 19. 

Dirinya berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.

Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.

“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyenggaraan pemerinatah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang kadang kegairahan kita intuk menggerakakkan BUMD itu tidak ada,” tambahnya.

BACA JUGA:DPRD Jatim Apresiasi Menteri ATR/BPN Selesaikan Legalitas Rumah Ibadah

Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya. 

Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.

“Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.

Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerjasama Operasi .

Sumber: