Fraksi PDIP Beri Catatan P-APBD TA 2025 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak boleh hanya dilihat sebagai dokumen teknis. Melainkan sebagai instrumen politik Anggaran yang menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Agus Black Hoe Budianto, dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur terkait pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 menegaskan, setiap angka dalam APBD, setiap alokasi, dan setiap kebijakan anggaran sesungguhnya mewakili harapan rakyat.

“Rakyat  mendambakan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan,” tegas Agus dalam catatan pendapat akhir Faksi PDI-P.

BACA JUGA:Bursa Ketua DPC PDIP Surabaya Memanas, Adi Sutarwijono Dapat Dukungan Mayoritas PAC

Mini Kidi--

Menurutnya, Fraksi PDIP selalu berpijak pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat kecil, memperkuat kemandirian daerah, serta memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk kepentingan publik secara adil, transparan, dan akuntabel.

Agus Black Hoe mengungkapkan, berdasarkan telaah terhadap jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi PDIP menyoroti beberapa persoalan strategis. 

BACA JUGA:76 Ribu Ton Gula Tak Terserap, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemerintah Cari Solusi

Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya target PAD 2025 turun signifikan akibat perubahan regulasi. Fraksi PDIP menilai strategi konkret optimalisasi PAD perlu dijelaskan secara detail, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun penguatan peran BUMD.

Selanjutnya, struktur belanja daerah. Belanja operasi masih mendominasi hingga 72 persen, sementara belanja modal hanya 9 persen. Fraksi PDIP menekankan perlunya pergeseran ke arah belanja produktif seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan SDM.

Disusul dengan perlindungan sosial dan stunting. 

BACA JUGA:FPDIP Ingatkan Pemotongan DAK 50 Persen Ancaman Fiskal Daerah

Menurut Agu Black Hoe, Fraksi PDIP menilai jawaban eksekutif masih deklaratif tanpa indikator capaian yang jelas, baik terkait program perlindungan nelayan, petani, UMKM, maupun target penurunan stunting.

Agus Black Hoe melanjutkan, digitalisasi dan green economy. Program e-budgeting, e-katalog, dan energi terbarukan sudah disebutkan, tetapi indikator keberhasilan dan target terukur belum dijelaskan.

Sumber: