DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Dua Raperda, Bidik Optimalisasi Pendapatan Daerah

 

PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis tentang perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah serta penyertaan modal dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Sabtu 14 November 2026.

Dua raperda tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penyertaan Modal.

Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo, Wakil Bupati M Shobih Asrori, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasuruan.

BACA JUGA:Perda Pajak-Retribusi dan Penambahan Penyertaan Modal Disahkan DPRD bersama Pemkab Pasuruan

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H Samsul Hidayat saat membuka rapat menjelaskan, persetujuan tersebut merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

"Persetujuan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika kebijakan perpajakan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Samsul kepada awak media.

Mini kidi--

Samsul berharap perubahan perda tersebut dapat memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Kami juga menekankan bahwa peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai kebijakan pajak dan retribusi justru menjadi beban bagi masyarakat maupun menghambat pertumbuhan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Pasuruan," tegas politisi PKB tersebut.

DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan perda memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

"Prinsipnya, optimalisasi pendapatan daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan," imbuhnya.

BACA JUGA:Pemkab Pasuruan Godok Raperda Penyertaan Modal BUMD

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan. Laporan pertama disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui Sugiyanto, sedangkan laporan kedua disampaikan Panitia Khusus (Pansus) II dengan juru bicara Sugiarto.

Sementara itu, Bupati HM Rusdi Sutejo mengapresiasi berbagai masukan dan kritik yang disampaikan DPRD selama pembahasan raperda. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan hukum untuk mendorong investasi daerah secara transparan dan akuntabel.

Sumber: