Bupati Mojokerto Soroti Bansos Tak Tepat Sasaran
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa saat sosialisasi DTSEN terkait bansos tak tepat sasaran.--
MOJOKERTO, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyoroti bansos tak tepat sasaran dan meminta pemutakhiran data DTSEN secara berkala setelah menerima aduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial yang belum merata, Kamis 23 April 2026.
Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Mojokerto dinilai masih belum merata dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Mini Kidi Wipes.--
Selain itu, ditemukan warga yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi, sementara ada penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis semata, melainkan menjadi indikator bahwa sistem pendataan yang ada perlu segera dibenahi secara menyeluruh," ungkap Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan dan menemukan ketidaktepatan penyaluran bansos.
BACA JUGA:Pemkab Mojokerto Genjot Pembangunan Infrastruktur, Jalan Kepuh Anyar–Ngimbangan Dilebarkan
"Ini bukan sekadar kekeliruan data, tetapi menunjukkan bahwa sistem data kita harus diperbaiki secara serius," tegasnya.
Pemutakhiran data dinilai krusial karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti risiko lansia terlantar, anak putus sekolah, hingga akses layanan kesehatan.
"Saya minta dilakukan pemutakhiran data DTSEN secara berkala, akurat, dan berbasis kondisi riil di lapangan. Kita tidak hanya mengejar jumlah penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran," paparnya.
Ia menambahkan peran kecamatan dan desa sangat penting karena paling memahami kondisi masyarakat.
Kondisi ini berkaitan dengan penggunaan desil 1 hingga 4 sebagai kelompok prioritas penerima bantuan sosial berdasarkan skala kesejahteraan nasional.
"Kelompok ini menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako, sementara desil 5 dapat diusulkan untuk PBI-JK," jelasnya.
Dalam kondisi ideal, masyarakat pada desil 1 seharusnya memperoleh perlindungan sosial secara menyeluruh, sehingga jika belum menerima bantuan menjadi indikator kesalahan sistem.
BACA JUGA:Pemkab Mojokerto Gelar Musrenbang RKPD 2027, Susun Arah Pembangunan Adaptif dan Terintegrasi
"Cermati masyarakat desil 1 sampai 4 yang belum menerima bansos. Jika layak, segera diusulkan. Jika tidak sesuai kondisi lakukan pembaruan desil," tegasnya.
Selain itu, masyarakat pada desil 6 hingga 10 yang membutuhkan bantuan juga harus ditindaklanjuti melalui pemutakhiran data.
"Kecamatan agar berperan sebagai penghubung administratif dan memantau desa dalam proses pembaruan data," tukasnya.
Ayo bolo kita gempur rokok ilegal.--
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto menjelaskan DTSEN merupakan sistem data terpadu satu pintu yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat dari berbagai instansi.
"Jika sebelumnya data tersebar di berbagai instansi dan kerap tidak sinkron, maka melalui DTSEN seluruh data akan disatukan menjadi satu acuan nasional," jelasnya.
Ia menyebut DTSEN merupakan bagian dari transisi tahun 2025 dari DTKS menuju sistem data terpadu nasional.
Namun demikian, data tersebut belum sepenuhnya akurat sehingga pemutakhiran menjadi sangat penting dengan dukungan kecamatan dan desa.
BACA JUGA:Bangunkan Aset Tidur, Pemkab Mojokerto Luncurkan Amawabumi untuk Mudahkan Investasi
"Kendala di lapangan salah satunya adalah data berbasis by name dan by address. Kami telah berkoordinasi dengan pusat," ujarnya.
"Dinsos memiliki data desil 1 hingga 5 yang dapat diakses melalui mekanisme resmi. Namun, harus disertai perjanjian tanggung jawab kerahasiaan data," pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah dan para camat se-Kabupaten Mojokerto.
Situasi ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan bantuan agar tepat sasaran. (yus)
Sumber:
- Share:
