Butuh Intervensi Pemerintah Pusat, Bupati Lukman Curhat Ragam Problema Strategis di Hadapan Komisi V DPR RI

“ Jika harapan ini bisa direalisasikan, Pemkab optimis Rest Area di jalan akkses  di sekitar pintu keluar-masuk Jembatan Suramadu sisi Madura, ini akan  berkembang menjadi pusat keramaian, sekaligus menjadi basis  pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bangkalan,” ujar Lukman Hakim.

BACA JUGA:Rakor dengan Perwakilan Kades, Bupati Bangkalan Fokus Bahas Sinergi Pembangunan Daerah

Karena itu, ke depan, untuk merevitalisasi beberapa skema problematika strategis, itu Pemkab secara bertahap akan berupaya merevitalisasi beberapa  skema problema fasilitas strategis tersebut,  dengan cara berkolaborasi berbagai pihak yang berkompeten. Targetnya untuk mempercepat laju pembangunan di Bangkalan.

“ Untuk kepentinngan tersebut, Pemkab  butuh adanya  intervensi dari pemerintah pusat,  agar percepatan pembangunan di Bangkalan bisa bergulir  seiring dengan daerah lain,” harap Lukman Hakim. Termasuk di dalamnya, upaya percepatan pembangunan Pelabuhan Bulupandan dan Islamic Centre di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana diatur dalam  Perpres No. 80 Tahun 2019.

Menyikapi curhat Bupati, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengamini semua usulan yang disampaikan Bupati Bangkalan. Ia menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk segera mengambil kebijakan konkret terkait hibah SPAM, pemanfaatan Terminal Tipe A, dan revitalisasi Rest Area Suramadu.

BACA JUGA:Serahkan 114 SK CPNS, Bupati Bangkalan Ingatkan ASN Dukung Penyelenggaraan Pemerintahan

“Prinsipnya kami mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, khususnya air bersih, pengelolaan sampah, dan pengembangan infrastruktur dapat segera terealisasi. Hal ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan skema terbaiknya agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan,”  jelas Syaiful Huda. (ras)

Sumber: