Gaduh Selisih Jumlah Peserta Didik di SMA Al-Maisaroh, Kacabdin Angkat Bicara

LUMAJANG, MEMORANDUM.CO.ID - Perbedaan data jumlah peserta didik di SMA Al-Maisaroh Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, akhirnya mendapat klarifikasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Jember-Lumajang, Sugeng Trianto SSos MM.

BACA JUGA:Bongkar Indikasi Peserta Didik Fiktif di SMA Al-Maisaroh Randuagung Lumajang

Didampingi Kasi SMA/SLB Cahyo, Sugeng memaparkan klarifikasi di ruang kerjanya, Jumat 19 September 2025 sore. Ia menegaskan klarifikasi ini bukan untuk membela diri, melainkan untuk mengurai fakta yang sebenarnya.

Mini Kidi--

Diketahui sebelumnya, SMA Al-Maisaroh mencatat 102 peserta didik sesuai pengakuan kepala sekolah. Namun, di data Dapodik tercatat 206 siswa. Perbedaan ini menimbulkan polemik dan dugaan sejumlah pihak.

BACA JUGA:Ketua Komisi D DPRD Lumajang Angkat Jempol, Puluhan Siswa SMAN 2 Sukses Masuk PTN

Sugeng menjelaskan, selisih tersebut terjadi akibat adanya mutasi siswa dari SMA An Nur El Ali Kecamatan Tempeh, Lumajang.

"Pada 19 Agustus 2025, pihak yayasan dari SMA An Nur El Ali bersilaturahmi ke SMA Al-Maisaroh. Kemudian, pada 24 Agustus 2025, mereka mengeluarkan 104 siswa dari Dapodik, dan pada 25 Agustus 2025 siswa tersebut masuk ke data Dapodik SMA Al-Maisaroh, sehingga totalnya menjadi 206 siswa," terang Sugeng.

BACA JUGA:Dinas Kesehatan Lumajang Gandeng SMAN 1 Kunir Gelar Pola Hidup Sehat pada Remaja

Namun, setelah ramai pemberitaan, pihak SMA Al-Maisaroh menghapus kembali data 104 siswa tersebut pada 11 September 2025, sehingga jumlah siswa kembali sesuai realita, yakni 102 siswa.

Sugeng menegaskan, dari mutasi 104 siswa tersebut belum pernah digunakan untuk mencairkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Ia juga menekankan bahwa perpindahan siswa antar sekolah dapat dilakukan tanpa sepengetahuan Cabang Dinas.

BACA JUGA:Polres Lumajang Ajak Pelajar SMAN 2 Deklarasi Zero Knalpot Tidak Sesuai Teknis

Dalam kesempatan itu, Sugeng menyampaikan secara tegas bahwa pihaknya selalu mendorong transparansi pengelolaan data pendidikan.

"Kami tidak pernah menoleransi adanya dugaan rekayasa data. Jika ada selisih, tentu harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat," tegasnya.

Sumber: