Bongkar Indikasi Peserta Didik Fiktif di SMA Al-Maisaroh Randuagung Lumajang
Gedung SMA Al-Maisaroh tampak dari depan.--
LUMAJANG, MEMORANDUM.CO.ID – Selisih jumlah peserta didik SMA Al-Maisaroh Desa Salak Kecamatan Randuagung Lumajang terus menjadi sorotan tajam, 17 September 2025.
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember - Lumajang belum memberikan tanggapan terkait selisih data peserta didik tersebut.
Mini Kidi--
Sugeng Trianto S.Sos, M.M Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember - Lumajang, sejatinya mengetahui situasi terkini.
Namun, ketika dihubungi Memorandum, Sugeng enggan meresponS, menimbulkan kecurigaan publik terkait data peserta didik yang diduga sengaja dibuat untuk tujuan tertentu.
"Kalau bungkam atau tak meresponS, patut dicurigai. Kenapa?, kok abai. Data atau jumlah peserta didik/siswa itu kaitannya dengan keuangan negara lho. Kan peserta didik kaitannya dana BOS. Itu perlu diaudit. Ada dugaan korupsi," ucap sumber, Rabu 17 September 2025.
BACA JUGA:Festival Museum dan Pameran Bersama Ramaikan Peringatan Satu Dekade Museum Daerah Lumajang
Data dari Data Pokok SMAS Al-Maisaroh Randuagung di laman dapo.kemendikdasmen.go.id mencatat jumlah peserta didik sebanyak 206 siswa, terdiri dari 97 laki-laki dan 109 perempuan.
Berbeda dengan fakta di lapangan, jumlah peserta didik SMA Al-Maisaroh saat ini tercatat 102 siswa yang terbagi di tiga kelas.
Junaidi, Kepala Sekolah SMA Al-Maisaroh, mengaku tidak mengetahui perbedaan data tersebut.
BACA JUGA:Bupati Lumajang Ajak Pers Berperan Aktif Sosialisasikan Manfaat MBG dan Program Pendukungnya
"Itu yang tau operator pak. Monggo silahkan kroscek ke Cabang Dinas di Lumajang. Kalau kami disini sudah mengirimkan data yang sesuai. Kami tidak bisa merubah, kan data itu (data siswa) diperlukan NIK, KK dan penyertaan raport SMP, dari mana kami bisa dapat itu," ucap Junaidi.
Junaidi menambahkan kemungkinan sistem sedang error, namun dalam beberapa waktu jumlah peserta didik di laman dapo.kemendikdasmen.go.id tetap stagnan di angka 206.
Informasi lain menyebutkan, perwakilan masyarakat akan melayangkan aduan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan dan melakukan audit.
Sumber:
- Share:
