Peringati Hakordia, FRMJ Gelar Demo di Tiga Lokasi

JOMBANG, MEMORANDUM.COI.ID - Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 ditandai dengan aksi demonstrasi yang digelar Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Selasa 9 Agustus 2025.

Aksi ini menyasar tiga lokasi, yakni Kejaksaan Negeri Jombang, Kantor Pemkab Jombang, serta Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mini Kidi--

Ketua FRMJ Jombang, Joko Fattah Rochim, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk mengawal kebijakan publik agar tidak terjadi penyimpangan.

Fattah menyebut peringatan Hakordia harus menjadi momentum evaluasi tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA:Kapolres Jombang Beri Penghargaan 12 Anggota Berprestasi

“Kami memperingati Hari Anti Korupsi bukan untuk melihat ke belakang. Fokus kami adalah mengawal kebijakan agar tidak menyimpang,” ujarnya.

Cak Fattah juga menyoroti dugaan pungutan liar di sejumlah instansi, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Cak Fattah menyebut adanya dugaan pungutan berbayar dalam proses pengisian perangkat desa yang mencapai ratusan juta rupiah dan dugaan keterlibatan oknum camat.

BACA JUGA:Dana Desa Tak Kunjung Realisasi, Pemkab Jombang Diminta Turun Tangan

“Contoh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sholahuddin Hadi Sucipto. Penyimpangannya besar. Pengisian perangkat desa berbayar, 250 juta, 150 juta, camatnya juga dapat 20 juta. Saya tahu semua,” ungkapnya.

Cak Fattah juga menyinggung dugaan jual beli jabatan di instansi lain. “Contoh lagi, yang jadi Sekdin Perkim Jombang itu bekas maling, masuk karena bayar. Ini perlu ditelusuri,” lanjutnya.

Menurutnya, praktik tidak sehat di birokrasi semakin membebani masyarakat.

“Tidak ada yang gratis, buang air kecil saja bayar. Kami lapor ke Bu Kajari, semoga ditindaklanjuti. Banyak makelar di mana-mana. Korupsi adalah bencana dari segala bencana. DPMD kategori 1 korupsi, ada 150 desa bermasalah,” tegasnya.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Jombang Gelar RDP, Ungkap Serapan APBD Perkim Baru 55 Persen

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, membenarkan adanya laporan dari FRMJ.

“Kami menerima dukungan dan tiga laporan dari FRMJ. Semuanya adalah aspirasi masyarakat. Hari ini kami terima untuk ditelaah lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

“Kami akan terus berjuang menangani korupsi, karena dampaknya kompleks dan menghambat pemerataan pembangunan,” ujarnya.

BACA JUGA:Progres Pembangunan Terminal Barang Perak Jombang Capai 60 Persen

Selama aksi berlangsung, personel Polres Jombang melakukan pengamanan ketat demi menjaga ketertiban.

“Kami berterima kasih atas penyampaian aspirasi dari FRMJ yang berjalan tertib. Situasi Jombang tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan.

Cak Fattah menyampaikan bahwa total 236 personel dikerahkan. “Sebanyak 236 personel kami siagakan. Alhamdulillah, seluruh proses aksi berjalan tanpa gangguan,” tambahnya.

BACA JUGA:Bentuk Satgassus Curanmor, Kapolres Jombang Tegaskan Komitmen Berantas Kejahatan di Kota Santri

Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, memastikan seluruh aspirasi FRMJ akan diteruskan kepada legislatif.

“Salah satu permintaan yang disampaikan adalah hearing. Besok sudah kami agendakan,” ujarnya.(wan/war)

Sumber: