Pembayaran Lelet, HPP GKP Dikeluhkan Petani

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Usai ditetapkan sejak 15 Januari 2025 lalu, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih dikeluhkan belum bisa memberikan manfaat. Setidaknya, seperti yang disuarakan oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) JOMBANG dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dukha.

"Ternyata program Presiden Probowo dalam penyerapan hasil petani tidak banyak di respon Bulog dengan maksimal termasuk di wilayah kabupaten Jombang," paparnya, Kamis 24 April 2025. 

BACA JUGA:Tanggapi Keluhan Petani Soal Penyerapan Gabah Sesuai HPP, Bupati Bojonegoro Koordinasi dengan Bulog

Mini Kidi--

Bentuk respon tadi, lanjutnya, skema pembayaran yang digunakan selama ini selalu molor. "Gabah petani yang dibeli Bulog, pembayarannya selalu molor. Bahkan bisa sampai beberapa hari usai gabah di angkut," lanjutnya. 

Sehingga, opsi yang dipilih oleh petani yakni menjual kepada tengkulak dengan harga di bawah ketentuan. "Kalau HPP gabah kering panen ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Karena terdesak dengan pembayaran, petani terpaksa menjual kepada tengkulak," ujarnya. 

Untuk harga pembelian, bisa di angka Rp. 6.000 per kilogram. Bahkan tidak jarang, yang dibeli dibawah nominal tadi. "Petani pasti membutuhkan biaya untuk dapat menanam lagi. Maka mereka bakal memilih yang langsung bisa membayar," ulasnya. 

BACA JUGA:Panen Raya Harga Gabah di Bawah HPP, Komisi B DPRD Jombang Minta Bulog Lebih Optimal

Masih berpikiran baik tentang program yang digulirkan oleh Pemerintah dengan memberikan subsidi langsung ke petani. Dukha berharap agar ada perubahan atas regulasi pembayaran yang diterapkan. 

"Harapan petani semua hasil petani Bulog harus menyerap semua tanpa terkecuali, dan langsung membayarnya setelah gabah di timbang. Karena petani butuh biaya mendesak untuk biaya tanam lagi," pungkasnya.(wan/war)

Sumber: