Harlah Kejaksaan RI
iklan ulta memorandum

Tagih Janji Keringanan Pajak, DPRD Jember Desak Kejelasan Data Petani LP2B ke Dinas TPHP

Tagih Janji Keringanan Pajak, DPRD Jember Desak Kejelasan Data Petani LP2B ke Dinas TPHP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP).--

​Sebagai informasi, RDP tersebut juga menguliti alokasi APBD 2027 Dinas TPHP Jember yang memegang pagu sekitar Rp15,1 miliar. Porsi anggaran tersebut terbagi untuk operasional empat bidang, belanja pegawai yang menyedot Rp7 miliar lebih, serta alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp5,8 miliar.


Gempur Rokok Illegal--

​Menanggapi sorotan tajam dewan, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian (PSP) Dinas TPHP Jember, Mohammad Kosim, mengakui pihaknya baru memegang database kasar berupa peta poligon kawasan.

​"Secara pemetaan poligon, database awal LP2B kita berada di kisaran 86.732 hektare berdasarkan SK yang ada," terang Kosim.

BACA JUGA:Antara Citra dan Realita: DPRD Jember Kritik Pedas 'Gimmick' Dinas Pertanian di Tengah Jeritan Petani

​Namun, Kosim berdalih bahwa data luas tersebut belum dibarengi rincian pemilik lahan secara detail (by name, by address). Pihaknya mengaku butuh waktu ekstra untuk menyaring ulang data agar tidak salah sasaran.

​"Untuk mendata siapa saja pemilik pasti lahan dari puluhan ribu hektare itu, kami harus lakukan pemutakhiran menyeluruh. Ini butuh proses dan pembaruan data secara berkala," kelit Kosim.(Fbr)

Sumber:

Berita Terkait