Antara Citra dan Realita: DPRD Jember Kritik Pedas 'Gimmick' Dinas Pertanian di Tengah Jeritan Petani
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, --
JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Di balik megahnya narasi keberhasilan pertanian di media sosial, terselip suara-suara sumbang dari para petani di pelosok Kabupaten Jember. Keluhan klasik soal sulitnya akses pupuk subsidi kembali menyeruak, memicu kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
Komisi B DPRD Jember menilai ada jurang pemisah yang lebar antara citra yang dibangun pemerintah dengan kenyataan pahit yang dihadapi petani. Validitas data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) hingga transparansi anggaran menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu, 18 Februari 2026.
BACA JUGA:DPU Bina Marga Jatim Ungkap Penyebab Robohnya Jembatan di Jember: Elevasi Tak Memadai
Kidi--
Mini Kidi--
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, secara lugas menyindir Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember yang dinilainya terlalu fokus pada "bungkus" pencitraan.
“Dinas ini pintar sekali membangun citra seolah pupuk aman dan pertanian baik-baik saja. Tapi di lapangan, keluhan petani masih sangat nyaring,” tegas Candra dengan nada getir.
Persoalan bukan sekadar stok, melainkan akurasi. Candra membeberkan adanya ketidaksinkronan data penerima dalam RDKK. Ada petani yang berhak namun tak terdaftar, sementara ada dugaan pihak yang tak layak justru menikmati subsidi. Ia juga mencium aroma manipulasi luas lahan agar tetap memenuhi kriteria penerima manfaat.
“Kalau fondasi datanya saja sudah rapuh, distribusinya pasti berantakan. Ini yang harus dibenahi, bukan sekadar mempercantik narasi di ruang publik,” imbuh politikus PDI Perjuangan tersebut.
BACA JUGA:Tak Gentar Jalan Terjal, Polres Jember Sambangi Warga Terpencil di Lereng Argopuro
Kritik semakin memuncak saat Candra menyinggung penggunaan anggaran untuk influencer dan pengelolaan media sosial. Di tengah minimnya langkah mitigasi bencana bagi petani yang terdampak banjir, belanja komunikasi tersebut dinilai mencederai rasa keadilan.
“Sangat aneh. Di saat petani butuh langkah nyata saat lahan mereka terendam banjir, kita justru melihat anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan dasar petani. Kami minta transparansi penuh atas RKA dan DPA mereka,” tuntutnya.
BACA JUGA:Dilema PPPK Paruh Waktu Jember: Status Naik Tapi Gaji Masih di Bawah UMK
Sumber:
- Share:
