Kinerja BUMD Disorot, Pansus DPRD Jatim Siapkan Rekomendasi Berbasis Data

BACA JUGA:Lawan Hoaks Krisis Energi, Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Warga Bijak Memilah Informasi Medsos

Lebih lanjut, Agung menyebut keberadaan BUMD di berbagai provinsi memiliki dinamika yang berbeda-beda. Ada yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif, namun tidak sedikit pula yang mengalami kerugian.

“Semua provinsi punya BUMD. Ada yang survive, ada yang merugi. Itu nanti kita kaji dan tuangkan dalam rekomendasi,” ujarnya.

Ia memastikan, rekomendasi yang dihasilkan tidak disusun secara tergesa-gesa. Pansus ingin memastikan setiap poin benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kita godok betul supaya tidak salah arah. Ini harus jadi rekomendasi yang matang dan berkualitas,” pungkasnya.

BACA JUGA:DPRD Jatim Ingatkan Pemprov, Urbanisasi Pascalebaran Menjadi Ancaman bagi Kota Besar

Sementara itu,Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, Abdullah Abubakar, menyebut proses pembahasan dan pendalaman terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terus berlangsung dan belum sampai pada tahap finalisasi rekomendasi.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim itu menegaskan, hingga saat ini pansus belum menetapkan target waktu pasti kapan hasil rekomendasi akan disampaikan secara resmi.

“Belum, kami masih melakukan pendalaman. Ini tidak bisa cepat karena harus dilihat secara menyeluruh, termasuk aspek manajerial,” ujarnya.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni Raih Angling Dharma PWI Award 2026 Kategori Perempuan Tangguh

Menurut Abdullah, pansus tidak hanya fokus pada persoalan finansial yang selama ini menjadi sorotan, tetapi juga mulai mengkaji lebih dalam sisi manajemen dan tata kelola BUMD di Jawa Timur.

Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan dengan membandingkan kinerja BUMD di Jawa Timur dengan BUMD di provinsi lain yang dinilai lebih berkembang.

“Kami bandingkan dengan BUMD di daerah lain. Kenapa di sana bisa lebih baik, lebih berkembang, sementara di sini belum optimal. Itu yang sedang kami dalami,” katanya.

BACA JUGA:Fraksi PDI-P DPRD Jatim Kritik Kebijakan WFH ASN Pemprov Jatim Dinilai Kontraproduktif

Dari hasil sementara, Abdullah mengungkapkan bahwa banyak BUMD di Jawa Timur masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan, terutama dalam hal perencanaan bisnis dan eksekusi program.

Sumber: