Surplus Beras Melejit, Pemkab Jombang Siapkan Jurus Any Quality dan HPP Rp6.500 untuk Lindungi Petani
Bupati Warsubi saat Sosialisasi Kebijakan Perberasan 2026 yang digelar di Gedung PKK Jomban--
JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan di tengah lonjakan produksi beras. Melalui Sosialisasi Kebijakan Perberasan 2026 yang digelar di Gedung PKK Jombang, Selasa, 5 Mei 2026, pemerintah menegaskan komitmen melindungi petani sekaligus mengamankan pasokan pangan daerah.
Mini Kidi Wipes.--
Bupati Jombang, H. Warsubi, mengungkapkan capaian membanggakan sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, produksi beras Jombang mencapai 257.942 ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di angka 149.237 ton. Artinya, Jombang mencatat surplus sebesar 108.705 ton dan berhasil menembus peringkat 8 besar penghasil padi di Jawa Timur.
“Ini bukti nyata kerja keras petani dan keberhasilan mekanisasi pertanian. Namun surplus besar ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga agar harga tetap stabil dan hasil panen terserap maksimal,” tegas Warsubi.
BACA JUGA:Pastikan Merata, Menko Pangan dan Bupati Jombang Tinjau Pelaksanaan MBG di Sekolah
Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan ini diperkuat dengan penerapan sistem Any Quality, sebuah terobosan yang memungkinkan gabah petani dibeli tanpa potongan kualitas (rafaksi). Skema ini diharapkan menjadi tameng bagi petani dari praktik spekulasi harga yang kerap muncul saat panen raya.
“Negara harus hadir. Melalui Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga layak. Ini adalah bentuk perlindungan agar petani tidak dirugikan,” tambahnya.
BACA JUGA:Hari Pertama Kerja Usai Idulfitri, Bupati Jombang Pimpin Apel dan Halalbihalal Bersama ASN
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jombang, Bambang Sriyadi, menekankan bahwa pengelolaan beras bukan sekadar urusan pangan, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi. Ia menyebut, strategi 2026 difokuskan pada tiga pilar utama: ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Peran kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta organisasi perempuan dinilai krusial dalam menggerakkan inovasi konsumsi pangan.
Dalam forum ini, para pelaku sektor pertanian juga mendapat kepastian teknis: HPP Rp6.500/kg sebagai jaring pengaman harga, kesiapan Perum Bulog dalam menyerap hasil panen melalui Kancab Mojokerto, serta penguatan sinergi data antara BPS dan dinas terkait agar kebijakan tepat sasaran.
Sumber:
- Share:
