Dampak Efisiensi Anggaran, DPRD Jatim Tak Ada Kunker ke Luar Negeri

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kabar pengeprasan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp2,1 triliun berdampak pada banyak hal. Termasuk di tahun 2026 mendatang DPRD Jawa Timur menghapuskan kegiatan kunjungan kerja (kunker) Luar Negeri (LN). Bahkan ada daerah yang mengurangi anggaran makan dan minum (mamin) di kegiatan rapat untuk efisensi anggaran.

Hal ini, ditegaskan Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf. “Tidak ada kunjungan luar negeri,” sebut Musyafak.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Jatim Matangkan Perubahan Perda Trantibum Terkait Bahaya Judol dan Pinjol Ilegal

Mini Kidi--

Dampak efisiensi anggaran ini jugq dirasakan semua pemerintah daerah. Bahkan, ada pemda yang memangkas sejumlah kegiatan. Karena daerah daerah dulunya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. “Karena mereka tidak mempunyai PAD. Tidak ada restoran, tidak ada hotel, tidak ada parkir. Dan potensi PAD lainnya,” tandas Musyafak.

Musyafak yang juga Ketua DPC PKB Kota Surabaya, menyampaikan seharusnya kebijakan efisiensi bantuan pemerintah pusat diikuti regulasi yang bisa melindungi pemda mendapatkan potensi PAD. Menjadi masalah, lanjut Musyafak potensi PAD daerah disedot ke pemerintah pusat.

BACA JUGA:DPRD Jatim Dukung Menkeu Hapus Tunggakan BPJS Rp 20 Triliun

Musyafak mencontohkan perusahaan besar yang berlokasi di daerah, ternyata berkantor di dekat pusat pemerintahan. “Jadi kami di daerah yang hanya kena dampaknya. Sementara pendapatan masuk ke pemerintah pusat, karena berkantor pusat di Jakarta,” sebut Musfayak.  

Musyafak tidak membantah ada disparitas antara pemerintah pusat dengan daerah. Apalagi daerah yang tidak memiliki PAD kuat. “Mereka pasti akan mbengok kabeh. Karena kemarin-kemarin itu andalannya dari piranti pusat,” tegas dia.

BACA JUGA:Fraksi Golkar DPRD Jatim Dukung Pencabutan Perda Tak Relevan

Saran dan masukan, lanjut Musyafak dari pemerintah daerah harus ditinjau ulang atau revisi. Ada 13 provinsi termasuk Jawa Timur, terkait berkurangnya anggaran tranfer dari pemerintah pusat. “Kalau dilihat Jatim itu besar, tetapi cakupan wilayah juga luas sekali,” tandasnya.(day)

Sumber: