DPRD Jatim Dorong Pogram Kesejahteraan Melalui Penguatan Hukum

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota DPRD Jatim terus memperkuat perannya untuk mengawal kesejahteraan bagi rakyat Jatim. Upaya itu, dengan memperkuat peranan peraturan daerah (perda) yang akan mengawasi upaya kesejahteraan.

BACA JUGA:Sikapi Pengeledahan KPK di KONI Jatim, Freddy: Kembalikan Citra Rakyat 

Hal ini, disampaikan Dr Freddy Poernomo SH MH, anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim dalam podcast MemorandumTV yang akan ditayangkan, Selasa 3 Juni 2025.

Mini Kidi-- 

Disampaikan Freddy, peran penguatan peraturan daerah menjadi sangat penting. Karena kebutuhan itu harus terenuhi dan berlandasakan keputusan hukum atau perundang-undangan.

“Peraturan daerah merupakan turunan peraturan diatasnya, seperti mengatur tentang kesejahteraan rakyat dan kebutuhan lainnya,” sebut Freddy Poernomo dalam podcast bersama redaktur Memorandum, Rakhmat Hidayat. 

BACA JUGA: Freddy Bantu Mesin Pemotong Padi ke Kelompok Tani di Tuban 

Freddy yang juga praktisi hukum pemerintahan, menyebutkan bukan hanya soal kesejahteraan. Tetapi juga urusan kesehatan serta pendidikan memerlukan regulasi peraturan daerah maupun perundang-undangan. Bahkan produk surat gubernur atau keputusan gubernur, disampaikan Freddy untuk memperkuat keputusan peraturan daerah.

“Semuanya harus melalui rule of game di peraturan daerah. Upaya ini, agar produk hukum ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi, bahkan pemerintah pusat saling terintegerasi dan tidak berbenturan,” tandas mantan aktivis ini.

BACA JUGA:Freddy Poernomo Hibahkan 500 Buku Koleksi Pribadi ke Perpus Unigoro 

Freddy juga menyebutkan, saat ini masyarakat menghadapi persoalan pelik. Bukan saja persoalan narkoba. Namun menjadi keresahan rakyat setelah munculnya judi online (judol) maupun pinjaman online (pinjol). Di mana persoalan yang meresahkan rakyat harus dilindungi dengan munculnya perundang-undangan ataupun peraturan daerah.

Freddy yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim ini, mengaku kini pihaknya bersama anggota dewan di Komisi A mendorong raperda tentang mewaspadai judi online maupun pinjaman online.

BACA JUGA:Freddy: Usulan Calon Pj Gubernur Jatim Jangan Tabrak UUD 1945 

“Di sini peranan negara untuk hadir melindungi rakyatnya. Apalagi saya mendengar ada yang harus menjadi pasien rumah sakit jiwa, karena kecanduan judol maupun pinjol,” tegas dia.

Politisi yang juga kuat di dunia akademisi ini, mengaku peran peraturan daerah harus semakin diperkuat untuk melindungi rakyat. Meski terkait penindakan terhadap persoalan judi online maupun pinjaman online menjadi kewenangan aparat penegah hukum (SPH).

BACA JUGA:Freddy: Coreng Sepak Bola Tanah Air 

“Kita mendukung upaya APH semakin memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap rakyat melalui usulan raperda,” tutup Freddy. (day)

Sumber: