Fraksi PDIP Minta Petani Tidak Tersingkir Karena Impor

“Urusan pangan dan kesehatan harus dikenakan tarif tinggi untuk impor, agar sektor ini bisa dilindungi dan petani tidak tumbang,” tambah Ony Setiawan.

BACA JUGA:Fraksi PDIP-PAN Resmi Diusulkan, Buleks: Kinerja Harus Maksimal dan Semakin Melayani

Dirinya mencontohkan bahwa daging impor yang lebih murah dapat mengalahkan harga daging lokal, dan beras lokal sulit bersaing dengan beras impor dari Vietnam. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap produk impor harus dikenakan tarif tinggi agar tidak merugikan produk dalam negeri.

“Daging impor murah, kalah daging lokal. Kemudian beras kita kalah dengan Vietnam. Kalau ada impor harus dikenakan tarif tinggi,” tegas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban - Bonegoro ini.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim lainnya, Erma Susanti, menilai kebijakan penghapusan kuota impor ini merupakan bagian dari strategi negosiasi perdagangan global, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

BACA JUGA:Groundbreaking Dilakukan, Fraksi PDIP Minta Pembangunan RS Surabaya Timur Tepat Waktu

“Membaca ini adalah bagian dari bahan negosiasi terkait dengan perang dagang dan kebijakan disrupsi dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, memang perlu ada regulasi yang jelas terkait kebijakan ini,” ujar Erma Susanti.

Erma menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia,tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan nasional, khususnya di sektor pangan.

“Keunggulan kita bisa menjadi bagian dari perdagangan global yang lebih tinggi, tapi tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan kita, terutama pangan, karena kekuatan kita ada di situ,” katanya.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Ismail Thomas Anggota DPR Fraksi PDIP, Tersangka Kasus Korupsi Izin Tambang

Menurutnya, jika kuota impor benar-benar dihapus, pemerintah harus memastikan adanya proteksi terhadap komoditas yang sudah mampu swasembada agar tidak tergerus oleh produk impor yang merusak harga pasar.

“Jangan sampai pasar kita dirusak dengan impor yang bisa merusak harga. Salah satunya adalah tetap mempertahankan proteksi terhadap komoditas unggulan Jawa Timur,” tegasnya.

Erma juga mebekankan proteksi beberapa komoditas petani dengan kebijakan membuka kran impor, sejalan dengan garis ideologis partai yang selalu berpihak pada rakyat kecil. Dan ini sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawi Soekarno Putri, keberpihakan pada wong cilik

BACA JUGA:Fraksi PDIP Tagih Realisasi Proyek Exit Tol Ke Pemkab Magetan

"Hal ini senada dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang selalu mengingatkan seluruh petugas partai, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk senantiasa menjalankan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kebutuhan wong cilik," pungkas Erma.(day)

Sumber: