Soal UU Kejaksaan, Para Pakar Mengkritisi Imunitas Jaksa

Soal UU Kejaksaan, Para Pakar Mengkritisi Imunitas Jaksa

diskusi publik bertajuk “UU Kejaksaan antara Kewenangan dan Keadilan Masyarakat” yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD)--

“Ini menunjukkan upaya menebalkan imunitas jaksa, bahkan sudah dilegalisasi melalui undang-undang,” tegas Edwin.

BACA JUGA:Diperiksa Kejaksaan, Miliarder Madiun Diduga Terlibat Pusaran Kasus Korupsi PSU

BACA JUGA:Demo Kejaksaan, GPI Minta Kasus-Kasus Lama di Kabupaten Blitar Diungkap

Sementara itu, ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar memandang bahwa perizinan seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 5 sebenarnya tidak diperlukan.

“Ketika jaksa menangani perkara, itu sudah menjadi kewenangan penuh, sehingga tidak perlu lagi perizinan dari atasan,” kata Fickar.

Dia juga mengkritik potensi intervensi yang justru terpusat di tangan Jaksa Agung.

Semangat awal UU tersebut bertujuan untuk menghindari intervensi dari pihak luar.

“Tetapi ini justru makin memusatkan intervensinya di Jaksa Agung,” tambah Fickar. (Iku)

Sumber:

Berita Terkait