10 nov
iklan ulta memorandum

Fraksi DPRD Gresik Soroti Kesiapan Anggaran dan SDM Sebelum Tiga Ranperda Diterapkan

Fraksi DPRD Gresik Soroti Kesiapan Anggaran dan SDM Sebelum Tiga Ranperda Diterapkan

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir dan Bupati Fandi Akhmad Yani dalam dialog publik di Gedung Nasional Indonesia Gresik.--

“Berbagai masukan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kolaborasi antarelemen, serta mendorong desa menjadi subjek aktif pembangunan di Kabupaten Gresik,” ujar Abdullah Hamdi.

Perhatian terhadap kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaan turut disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Danang Swantara.

Gerindra meminta Pemkab Gresik memberikan kejelasan mengenai ketersediaan SDM dan infrastruktur digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kenaikan penghasilan tetap serta tunjangan purnatugas kepala desa dan perangkat desa juga dipertanyakan.

Selain itu, kepastian aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) perlu diperjelas agar penyelenggaraannya memiliki landasan hukum yang kuat.

BACA JUGA:Sound Horeg Mulai Jadi Perhatian DPRD Gresik, Berpotensi Langgar Perda Ketertiban Umum

Pada ranperda TJSLP, Gerindra menyoroti kesiapan peta jalan CSR, keterbukaan penyaluran bantuan, serta efektivitas tim pengawas. Fraksi ini juga meminta kejelasan mengenai kewenangan Forum TJSLP dalam mengawal kesesuaian program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun dalam ranperda pengarusutamaan gender, sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), kapasitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan, serta efektivitas Pokja PUG.

Gerindra mengingatkan bahwa penyusunan regulasi harus disertai komitmen pelaksanaan dan langkah strategis yang terukur. Transparansi serta akuntabilitas juga menjadi prinsip penting yang harus dijalankan pemerintah daerah.

Beragam masukan dari fraksi-fraksi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Gresik dalam menyempurnakan ketiga ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

DPRD berharap regulasi yang dihasilkan nantinya tidak sebatas memenuhi kebutuhan administrasi dan hukum, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara konsisten serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gresik.

Sumber:

Berita Terkait