Tingkatkan Pangan Aman, Bupati Yani Dorong BPOM Buka Unit Pelayanan di MPP Gresik

GRESIK, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama BPOM Surabaya memperkuat pengawasan dan keamanan pangan hingga ke tingkat masyarakat. Hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional Keamanan Pangan Terpadu. 

Dalam audiensi yang digelar di Kantor Pemkab Gresik, Kamis, 9 April 2026, Kepala BBPOM Surabaya Yudi Noviandi menyebut bahwa pelaksanaan program itu mencakup tiga komponen utama.

BACA JUGA:Pemkab Gresik Dampingi Korban Penipuan SK ASN, Uang Disetor hingga Rp 150 Juta

Mini Kidi Wipes.--

Di antaranya yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Program itu melibatkan masyarakat desa, pedagang, serta pembinaan siswa dan guru.

“Saya berharap, adanya dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Gresik, agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Yudi Noviandi.

BACA JUGA:Perkuat Keterampilan Bisnis Peternak, Pemkab Gresik Gelar Pelatihan Wirausaha

Pada tahun 2025, penilaian BBPOM Surabaya terhadap Kabupaten Gresik terkait kabupaten/kota pangan aman mencapai 72,09, dengan kategori baik.

Untuk meningkatkan capaian, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut di Gresik. Pihaknya langsung memberikan arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir. 

"Untuk dapat mewujudkan Gresik sebagai kabupaten pangan aman. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membangun budaya pangan aman secara mandiri,” ujar Yani.

BACA JUGA:Perkuat Profesionalisme Pengelola Wisata, Pemkab Gresik Gelar Pelatihan dan Sertifikasi

Khusus untuk penguatan UMKM, pihaknya mendorong BBPOM untuk membuka klinik pelayanan terpadu di Gresik. Tentu agar mempermudah para pelaku UMKM dalam mengurus izin edar produknya. 

"Kehadiran layanan itu akan mempermudah para pelaku UMKM. Khususnya di sektor makanan dan minuman, dalam mengurus izin edar produk," sebutnya. 

Menurutnya, pelaku UMKM kerap menghadapi kendala jarak dan proses administrasi ketika ingin mengurus izin edar BPOM. Dirinya pun menawarkan agar layanan tersebut dibuka di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gresik untuk sementara waktu.

Sumber: