BACA JUGA:Pj GubernurJatim Adhy Karyono Tinjau Dua Pasar, Ada apa ?
Selain itu, Pj Gubernur Adhy juga menegaskan bahwa permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastrukturnya semata, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat. Sebab nyatanya ada beberapa kejadian perilaku BABS dikarenakan kultur dan mindset.
BACA JUGA:Anik Maslachah Beri Pesan Kesejahteraan untuk Rakyat kepada Pj Gubernur Adhy Karyono
“Oleh karena itu ini bukan hanya persoalan di ranah Dinas PRKPCK saja namun masuk juga ke ranah Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi diperlukan kolaborasi dan sinergitas termasuk dengan seluruh stakeholder guna percepatan SBS 100 persen,” pungkasnya.
BACA JUGA:Adhy Karyono Jabat Pj Gubernur Jatim, Tancap Gas Tingkatkan Capaian Pembangunan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Asta Triyono menyampaikan selama ini permasalahan sanitasi ini berdampak besar dalam permasalahan kesehatan.
“Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Dan ketiganya membutuhkan anggaran JKN yang sangat besar,” ujarnya.
Ketiganya juga berkaitan dengan permasalahan sanitasi Oleh karena itu, upaya kuratif harus diimbangi dengan upaya preventif dan promotif sebagai pencegahan, salah satunya melalui SBS ini.
“Begitu sanitasi dan kita bagus, SBS telah mencapai 100 persen diharapkan benar-benar menurunkan angka infeksi di masyarakat,” pungkasnya.
Selain perwakilan kepala daerah dari 8 kabupaten/kota, hadir pula Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, Direktur SUPD II Bina Bangda Kemendagri Suprayitno, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase, Chief of Field Office UNICEF Indonesia for Java and Bali Arie Rukmantara. (*)