BLITAR, MEMORANDUM-Maraknya penambang pasir di wilayah Blitar Raya menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan satu sisi, bisa mengangkat perekonomian masyatakat kecil yang menggantungkan mata pencarian sehari-hari. Tapi di sisi yang lain menjadi ajang persaingan bagi para penambang itu sendiri.
Sehingga, kasus tersebut dimanfaatkan oknum elemen masyarakat dari luar Blitar dengan dalih pengaduan masyarakat. Padahal, sejatinya masyarakat sendiri yang hidupnya di sekitar aliran sungai lahar Gunung Kelud memanfaatkan karunia Tuhan tersebut. Menggali pasir demi kelanjutan ekonominya setiap hari.
Begitu ada sebagian masyarakat menekan Aparat Penegak Hukum (APH) agar menutup satu atau dua titik tambang, membuat geram Eko Budi Winarto Ketua Markas Cabang (Marcab) Laskar Merah Putih Blitar Raya.
BACA JUGA:Pemkab Blitar Gandeng Poltrada Bali Sosialisasikan Keselamatan Lalu Lintas
"Kami mendukung langkah APH kalau menutup para penambang pasir. Asalkan yang berkeadilan. Ditutup satu, ya ditutup semua, seluruh wilayah tambang pasir se-Blitar Raya. Keadilan ini yang membuat Laskar Merah Putih mendukung siapa saja yang menekan atau mengusulkan penutupan penambang pasir. Tapi kalau tidak mampu menutup keseluruhan, biarlah masyarakat menentukan mata pencaharian demi menyambung hidupnya," tegas Eko Budi, Senin 18 Maret 2024.
BACA JUGA:Bupati Blitar Resmikan Rehabilitasi Gedung SDN Bendosari 01
Hal senada disampaikan ketua hariannya, Hardoyo. Pihaknya bersama masyarakat mendukung upaya penegakan supremasi hukum dalam penambangan pasir tersebut.
"Kami meminta APH berkeadilan dalam menyikapu usulan sebagian elemen masyarakat yang meminta tambang ditutup. Kalau ditutup jangan satu atau dua titik tambang. Tutup total semuanya, se-Blitar Raya. Baru, Laskar Merah Putih angkat topi, menjadi garda di depan yang mendukung usulan tersebut. Tapi kalau mau ditutup sebagian, akan menimbulkan kesenjangan masyarakat yang dampak sosialnya mahal," ujar Hardoyo.
Lebih lanjut mantan Kades Jajar Talun dua periode ini menyikapi maraknya tambang pasir memahami problematikanya. Namun kearifan lokal masyarakat yang menggantungkan ekonomi dibantaran kali susahnya seperti apa untuk sekadar mendapatkan ekonomi.
"Makanya kami tegaskan mendukung upaya penutupan tambang pasir dengan catatan semua dan seluruhnya ditutup dulu. Namun jangan tebang pilih. Saya khawatir bila APH-nya tidak berkeadilan dalam mensikapi usulan sebagian elemen masyarakat, timbul kekisruhan antar masyarakat itu sendiri. Masyarakat ditengah ekonomi susah, barang kebutuhan melonjak tajam, butuh kerja aman dan tenang," imbuh Hardoyo. (nus/zan)