SURABAYA, MEMORANDUM - Dugaan kecurangan penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Ini diketahui setelah dilakukan tahap pencermatan.
Ketua PPK Sukolilo, Hanis Suprijanto mengatakan, ada data yang tidak singkron antara hasil rekapitulasi dan Sirekap. Ada caleg yang hasil rekapitulasi manual hanya mendapat 3 suara, tetapi di Sirekap mendapat 20 lebih suara.
Hanis menjelaskan, secara komulatif jumlah suara tidak berubah, tetapi setelah dicermati jumlah suara pada caleg dan suara partai ada yang berbeda antara hasil rekapitulasi manual dengan Sirekap.
"Jadi, ada yang menambahkan memanfaatkan suara tidak sah ke caleg dan partai. Dan itu terjadi smua TPS di Sukolilo," terangnya ditemui di Kantor Kecamatan Sukolilo.
BACA JUGA:Gubernur Khofifah Pesan Kawal Pemilu Damai tanpa Kecurangan
Ia menyebut dugaan penggelembungan suara ini hampir merata di 315 TPS dari 7 kelurahan di Kecamatan Sukolilo.
Hanis menambahkan dugaan penggelembungan suara ini memanfaatkan suara yang tidak sah di setiap TPS untuk dialihkan ke suara caleg. Kemudian untuk suara partai mengambil dari suara partai yang namanya lebih kecil.
"Selain memanfaatkan suara tidak sah, juga mengambil suara dari partai yang kecil. Modusnya itu. Kumulatif tetap sama, kalau berubah pasti merah (di Sirekap). Hanya penyebaran yang diubah" ujarnya.
Hanis lalu membeberkan ada 4 anggota PPK yang memegang akun Sirekap, kecuali Hanis. Pada saat rekapitulasi, ke-4 PPK itu memiliki akses. Namun pada saat finalisasi dan PDF Sirekap dibagikan ke saksi, ternyata ada perbedaan di pencermatan.
BACA JUGA:Antisipasi Kecurangan Pemilu 2024, Polisi Jaga Ketat PT Temprina
BACA JUGA:Cegah Kecurangan, Bawaslu Bojonegoro Gelar ToT Saksi Parpol Peserta Pemilu 2024
Adapun anggota PPK yang dicurigai terlibat dalam penggelembungan suara caleg dan suara partai di Kecamatan Sukolilo. Karena ia sudah mendapat peringatan, di mana wilayah Dapil 3, khusus ya di Sukolilo, Tenggilis dan Mulyorejo menjadi sorotan.
"Curiga bisa, tapi gak punya bukti meskipun mengarah ke teman saya. Saya yakin ada (keterlibatan PPK), kalau gak ada lagi siapa yang punya," katanya.
BACA JUGA:Tiga Pilar Sidoarjo Telusuri Penggelembungan Data Pasien Covid-19 di RS Rujukan
Hanis mengaku belum melaporkan kasus ini ke Bawaslu maupun KPU Surabaya, karena belum adanya bukti.